Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi menanggapi perosalan bangunan halte bus transjakarta Bundaran HI yang diduga melewati batas Objek Diduga Cagar Budaya (ODBJ) Kawasan Bundaran HI.
Pras, sapaan akrabnya, mengatakan Pemprov DKI bisa menindak tegas pembangunan tersebut. Ia mencontohkan Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) Tosari bjsa dibongkar karena menutupi visual Patung Selamat Datang itu.
"Ini sejarah, sekarang maunya apa, apa patung itu mau dihilangkan, hilangkan saja patungnya kalau memang diperlukan, enggak boleh itu udah ada peraturan undang-undangnya," ujar Pras Sata dihubungi awak Media, Jumat (30/9)
Ia meminta untuk pihak PT Transportasi Jakarta memiliki pengertian sejarah yang baik. "Ya kalau misalkan gini ya nalarnya atau apanya, PT Transjakarta juga harus paham sejarah juga itu," ujar Politisi Partai PDIP itu.
Baca juga: Wagub DKI Janji Kaji Kembali Revitalisasi Halte Transjakarta Bunderan HI
Pras juga menegaskan, pembangunan halte itu direncanakan BUMD dengan eksekutif dalam hal ini pemrov DKI. Ia juga mengatakan halte itu tidak layak karena menyalahi aturan yang ada.
"Gk layak itu, harus saling menghormati itu kan cagar budaya, bongkar," ujar Pras.
Sebelumnya, sejarawan JJ Rizal meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan revitalisasi pembangunan Halte Transjakarta Tosari dan Halte HI. Sebab, kedua pembangunan itu berpotensi merusak pemandangan patung selamat datang.
"Mohon Pak Gubernur Anies Baswedan stop pembangunan halte Tranjakarta yang arogan di kawasan cagar budaya penanda sejarah perubahan kota kolonial jadi kota nasional warisan (Presiden) Sukarno," tulis JJ dalam akun Twitternya @JJRizal, Kamis, (29/9).(OL-4)
PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyerahkan hal itu kepada PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).
Sebanyak 29 rute mikrotrans Jak Lingko tidak beroperasi imbas aksi unjuk rasa dilakukan operator Jak Lingko yang berlangsung di depan gedung Balailota DKI Jakarta, Selasa (30/7).
Transjakarta telah selesai merevitalisasi 46 halte. Semua kini sudah siap digunakan dan dijamin dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pelanggan.
Bank DKI kembali menjalin kemitraan bersama Transjakarta. Kolabrasi kali ini dilakukan melalui penamaan halte dari Halte Gelora Bung Karno menjadi Halte Senayan Bank DKI.
Jika rute Transjakarta tersedia, informasi waktu real-time akan ditampilkan secara jelas dalam hasil pencarian di Google Maps.
PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan penyesuaian layanan di sejumlah rute karena adanya aksi unjuk rasa di sekitar kawasan Patung Kuda, Rabu (17/7).
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved