Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Akhir tahun 2022, Pemprov DKI Jakarta akan berencana akan membangun lajur sepeda sepanjang 196,45 km.
Adapun lajur lintasan tersebut, terdiri dari lajur sepeda terproteksi sepanjang 40,06 km dan berbagi (share) sepanjang 154,73 km serta di trotoar/complete street sepanjang 1,67 km.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan pembangunan lajur sepeda salah satu untuk mendukung Program Jakarta Ramah Bersepeda. "Ini dalam rangka melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendukung kendaraan ramah lingkungan dengan pembangunan lajur sepeda yang terintegrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta," ujarnya melalui keterangan resmi, Selasa (20/9).
Lebih lanjut, Pembangunan lajur sepeda merupakan Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Nomor 36 Pengembangan Prasarana dan Sarana Sepeda serta mendukung Program Jakarta Ramah Bersepeda yang akan dilaksanakan Bulan Agustus sampai dengan Desember Tahun 2022.
Menurut Syafrin, salah satu perubahan paradigma transportasi diwujudkan melalui kebijakan prioritas penanganan transportasi di Provinsi DKI Jakarta yang menempatkan kendaraan ramah lingkungan (sepeda) sebagai prioritas kedua setelah pejalan kaki.
Selain itu, Syafrin mengatakan, pembangunan itu juga untuk meningkatkan kualitas saran dan prasarana pendukung kendaraan ramah lingkungan dengan pembangunan lajur sepeda yang terintegrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta. (OL-12)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved