Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PAGELARAN balapan mobil listrik atau Formula E Jakarta dikabarkan akan diambil alih Singapura. Negara tetangga itu menyatakan, siap mengambil alih Formula E Jakarta mengingat perhelatan tersebut selalu diributkan berbagai pihak di Indonesia.
Dalam cuitan di akun Twitter @PeterGontha, Peter mengeklaim pihaknya mendapatkan informasi dari ring satu media international yang menyebutkan Singapura akan mengambil alih perhelatan balapan mobil Formula-E dan menandatangani perjanjian 10 tahun dengan Formula E Operation (FEO).
Hal itu dikatakan mantan Duta Besar Indonesia untuk Polandia Peter F Gontha. Dia menyebut Singapura siap mengambil alih Formula E Jakarta, karena perhelatan tersebut selalu diributkan berbagai pihak di Indonesia.
Dalam cuitan di akun Twitter @PeterGontha, dia mengeklaim mendapatkan informasi dari ring satu media international yang menyebutkan bahwa Singapura akan mengambil alih perhelatan balapan mobil Formula-E dan menandatangani perjanjian 10 tahun dengan Formula E Operation (FEO).
"Gara-gara Indonesia ribut mengenai Formula E bulan lalu. Marilah kita ribut terus agar semua dilakukan di Singapura saja," tulis Peter dalam cuitan akun Twitter @PeterGontha yang dipantau Kamis (8/9) pagi.
Kabar itu langsung dibantah oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Anies Baswedan menyatakan, pihaknya memastikan Formula E tetap digelar di Jakarta meski jabatannya berakhir.
Menurut dia, Formula E akan tetap berlangsung di Jakarta hingga 2024, meski dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai orang nomor satu di Jakarta.
Baca juga: Wagub DKI : JIS Itu Megah yang Sesuai Standar FIFA
"Formula E Jakarta berencana tetap digelar hingga 2024)," ujar Anies.
Dalam kesempatan itu, Anies pun menanggapi pernyataan eks Duta Besar Polandia Peter Gontha yang menyebut bahwa Formula E Jakarta akan diambil alih Singapura.
Menurut Anies, Formula E merupakan balap mobil yang diselenggarakan tiap wilayah.
Dia mencontohkan Bangkok, Kuala Lumpur, dan Manila yang menyelenggarakan Formula E tanpa saling ikut campur penyelenggaraan satu sama lain.
"Kalau Jakarta kan sendiri. Setiap (kota) memiliki kerja sama sendiri-sendiri (dengan Formula E Operation/FEO)," katanya.
"Kalau ada kota lain (juga menyelenggarakan Formula E) apakah Bangkok, Kuala Lumpur, Manila, mereka semua jalan sendiri-sendiri, tidak terkait dengan Jakarta," sambung Anies.
Adanya pagelaran Formula E di Jakarta memang menimbulkan banyak polemik hingga akhirnya muncul isu Formula E akan diambil alih Singapura.(OL-4)
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved