Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
REVITALISASI Kota Tua Jakarta baru mencapai 93%. Padahal sebelumnya ditargetkan revitalisasi itu akan selesai Juli lalu. Namun, karena beberapa hambatan terjadi keterlambatan.
Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho angkat suara terkait keterlambatan revitalisasi Kota Tua Jakarta. Hari membenarkan revitalisasi yang ditargetkan selesai akhir Juli terlambat karena berbagai hambatan. Namun, menurutnya, kini proses revitalisasi hampir 97%.
“Bahkan sekarang kenyataannya itu kan sudah hampir 97%, tinggal 3%-nya itu finishing,” ujar Hari saat diwawancarai awak media via telepon, Senin (1/8).
Baca juga: Ratusan PKL Kota Tua Dipindah ke Kawasan Kota Intan dan Cipta Niaga
Menurut Hari, keterlambatan disebabkan oleh longsoran. Sehingga, untuk mengatasi adanya tanah yang longsor dibutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk memondasi. Selain itu, terlambatnya proses revitalisasi juga karena adanya perubahan rencana pada rancangan.
“Kenapa ada keterlambatan begitu, tentunya di luar kayak force mayor itu kayak harusnya pondasi dulu, itu dulunya pakai pondasi dangkal, tanahnya longsor ternyata ada semacam longsoran gitu, makanya dibikin menjadi pondasi dalam, akhirnya membutuhkan waktu sebulan lebih, setelah selesai ini, ada beberapa rancangan juga, ada sedikit perubahan dari rencana,” jelas Hari.
Artinya, sampai saat ini, pihaknya masih menunggu rencana yang belum selesai. Hari pun tidak menyalahkan pihak terkait revitalisasi Kota Tua Jakarta. Malahan, Hari menjelaskan bahwa keterlambatan memang terjadi karena adanya sedikit perubahan rencana.
“Bukan keterlambatan dari si pihak kontraktor ataupun dari kita, tapi memang rencana ada sedikit perubahan yang memang membuat agak sedikit lama, jadi mulai dari desain pondasi, Karena ada gali longsor itu tadi, terus desain bangunan ada perubahan dari konsultan perencana, itu hambatan-hambatannya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Kota Tua Jakarta kini dalam tahap revitalisasi jalur pedestrian. Hal ini dilakukan mengingat Kota Tua merupakan Low Emission Zone/Kawasan Rendah Emisi. Sehingga di kawasan tersebut akan menekan polusi dengan meminimalisir mobilitas kendaraan pribadi. Nantinya, kawasan trotoar Kota Tua akan dilengkapi dengan guilding block agar ramah disabilitas.
Dilansir dari instagram @dkijakarta , proses revitalisasi diharapkan akan rampung pada akhir Agustus mendatang. (OL-1)
PEMERINTAH menyiapkan Tim Koordinasi Nasional Vokasi dalam mewujudkan perubahan mendasar dan menyeluruh terhadap sistem pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi.
Lokananta merupakan studio rekaman yang sarat dengan sejarah musik Nusantara sejak 1956.
"Saya titip pesan supaya bukan hanya bangunan fisik saja yang memang sangat cantik interiornya, melainkan juga semangat, strategi, komitmen cara kerja harus diubah," ujar Jokowi.
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz mengapresiasi PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) yang melakukan revitalisasi 46 halte di Jakarta.
"Kebijakan ini sangat rancu, mengingat di kota-kota dunia besar justru sedang berlomba-lomba menggalakan penghijauan, bukan malah melakukan penebangan,"
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved