Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan beserta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria kembali melayani halal bihalal dengan ASN di Balai Kota DKI Jakarta pagi ini. Halal bihalal dalam rangka lebaran tersebut sebenarnya rutin setiap tahun diadakan.
Namun, pada 2020 dan 2021 lalu, halal bihalal ini sempat ditiadakan karena pandemi covid-19.
"Iya, jadi gini pertama kita bersyukur bahwa hari ini kantor sudah mulai beroperasi lagi di kantor. Walaupun kalau di lapangan pemprov DKI enggak pernah berhenti kemarin. Petugas-petugas kita bertugas di saat masyarakat mudik di saat masyarakat menikmati liburan jadi petugas-petugas kita bekerja panjang kami sampaikan ucapan terima kasih apresiasi," ujar Anies di Balai Kota, Senin (9/5).
Baca juga: BMKG: Kondisi Panas Terik di Indonesia Bukan Gelombang Panas, Ini Penjelasannya
"Dan hari ini, kita halal bihalal setelah terakhir kali halal bihalal tiga tahun lalu tahun 2019. Rasanya senang sekali. Tadi menurut jadwal kita jadwalkan jam 8 sampai jam 9 dan ini baru selesai 10.30 dan itu pun harus dihentikan karena ada aktivitas lain tapi itu menunjukkan bahwa memang ada rasa rindu atas suasana halal bihalal," lanjutnya.
Ia berharap lebaran menjadi babak baru bagi DKI agar lebih baik kedepan. Ia juga berharap pandemi bisa segera usai.
"Dan kita bersyukur hari ini kita bisa menyelenggarakan mudah-mudahan jadi babak baru dan insya Allah hidup dalam suasana yang lebih tenang di masa ujung pandemi ini," tukasnya. (OL-4)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved