Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
ANTUSIASME warga Jakarta mengikuti Program Pemprov DKI Mudik Gratis Lebaran 2022, dimata masyarakat Ibu Kota luar biasa perhatianGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Masyarakat Ibu Kota benar-benar menikmati program pemprov itu mampu menyedot antusiasme warga yang ingin merayakan Lebaran di kampung halaman.
Ya, setelah berlaku larangan mudik hingga pengetatan pelaku perjalanan selama dua tahun pandemi, pada tahun 2022 masyarakat bisa bernafas lega karena dapat menemui keluarga dan saudara-saudara di kampung merayakan bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.
Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohamad Syaiful Jihad, mengatakan, Program Mudik Gratis ini bak oase bagi masyarakat yang ingin merayakan Lebaran di kampung. Pasalnya, terjadinya pandemi juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian warga.
"Antusiasme warga mengikuti mudik gratis sangat tinggi, pendaftaran dibuka 15 April dan pada 22 April sudah tidak ada kuota tersisa. Ini menjadi cerminan bahwa warga sudah sangat rindu kampung halaman dan di tengah kondisi keuangan terbatas mudik gratis ini jadi solusi," ujarnya, di Jakarta, Jumat (29/8).
Mudik gratis ini, lanjut Syaiful, menjadi bukti Pemprov (Pemerintah Provinsi) DKI Jakarta merespon cepat untuk membantu warga. Sehingga, tidak heran peserta mudik gratis bersukacita dan membanggakan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Saya melihat saat pemberangkatan memang ada yang kemudian memakai kaos dukungan Anies menjadi presiden. Saya kira ini tidak perlu dibesar-besarkan. Itu hanya euforia warga yang merasa sangat terbantu dan menilai Anies sangat berjasa baginya sehingga dinilai layak menjadi presiden," jelasnya.
Dia memastikan, saat proses pemberangkatan tidak ada Aparatur Supil Negara (ASN) yang terlibat membagi-bagikan kaos tersebut. Kaos-kaos tersebut merupakan aksi spontanitas saja untuk meluapkan kegembiraan.
"Saya kira sah-sah saja jika kemudian warga mengekspresikan kegembiraanya dengan berbagai cara. Misalnya, ketika BUMN mengadakan mudik gratis kemudian ada yang memakai kaos Erick Tohir for Presiden. Sama halnya kalau diinisiasi PDI P dan peserta menggunakan baju Puan Presidan 2024 atau bahkan Ganjar Presiden," lanjutnya.
Berdasarkan pengamatannya saat proses pemberangkatan di Terminal Pulo Gebang, Jakarta Timur, Syaiful melihat para pemudik mengenakan baju atau kaos yang beragam.
"Banyak bukti visual mereka menggunakan kaos atau baju sesuai keinginannya. Artinya, tidak ada pengoordiniran penggunaan seragam, termasuk kaos bertuliskan Anies Baswedan Presiden atau sejenisnya dari penyelenggara," jelas Syaiful
Dia menambahkan, salah satu indikator pelaksanaan mudik gratis sangat diminati adalah meningkatnya vaksinasi dosis ketiga atau booster yang menjadi salah satu persyaratan.
"Peserta mudik gratis ini kemudian secara cepat mendatangi sentra-sentra vaksinasi. Mudik gratis ini juga menjadi trigger percepatan pencapaian vaksinasi booster," ungkapnya.
Syaiful menilai, sangat wajar terjadi kenaikan anggaran penyelanggaraan mudik gratis tahun ini. Sebab, kota dan kabupaten tujuan bertambah dari 10 di 2019 menjadi 17 pada tahun ini yang juga menjangkau Pulau Sumatera.
"Kalau ada kenaikan anggaran ya wajar saja, tujuan bertambah, pemudik dan armadanya juga. Pelayanan bagi pemudik juga ditingkatkan dibandingkan 2019," ujarnya.
Tidak Ada Pembagian Kaos
Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Yayat Sudrajat, menambahkan, saat pemberangkatan mudik gratis peserta hanya diberikan makanan dan minuman (snack) oleh petugas pendamping bus (LO).
"Mereka berangkat kan saat Ramadan, snack ini bisa berguna untuk membatalkan puasa. Mereka juga tidak perlu jajan lagi, sehingga bisa lebih berhemat saat perjalanan mudik," tegasnya.
Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta yang menyelenggarakan Mudik Gratis tidak melakukan pembagi kaos. "Kalau ada pembagian kaos itu bukan dalam koridor ruang lingkup pekerjaan pada kegiatan kami pada mudik tahun ini," ungkapnya.
Yayat mengungkapkan, tujuan mudik gratis tahun ini lebih banyak dibandingkan tahun 2019 yang hanya 10 kabupaten dan kota. Untuk tahun ini sebanyak 17 kota dan kabupaten, termasuk di Pulau Sumatera yang tidak ada pada program 2019.
"Sebanyak 17 kota dan kabupaten tujuan mudik gratis tahun ini adalah Palembang, Lampung, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kebumen, Cilacap, Purwokerto, Solo, Wonosobo, Yogyakarta, Sragen, Wonogiri, Madiun, Kediri, Jombang dan Malang," ungkapnya.
Untuk diketahui, berdasarkan website resmi mudikgratisdkijakarta.id yang diakses pada 22 April 2022 pukul 01.00 WIB tiket mudik gratis telah ludes. Padahal kuota mudik gratis yang disediakan mencapai 11.680 kursi.
Pemprov DKI Jakarta juga memasilitasi sebanhak 8.000 kuota untuk arus balik hingga pengangkutan sepeda motor pemudik dari dan menuju Jakarta. (OL-13)
Baca Juga: 5.875 Pemudik Telah Berangkat dari Terminal Kalideres
Anggota Ombudsman Hery Susanto membeberkan fakta-fakta terkait karut marutnya pengelolaan program Mudik Gratis Lebaran 2024 dengan moda bus.
Apreasiasi tersebut disampaikan Presiden saat melakukan rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/5).
Pengamat transportasi Soegijapranata Djoko Setijowarno mendorong pemerintah memperbaiki program mudik gratis karena dianggap bermasalah.
PAGUYUBAN Warga Klaten (PWK) menggelar halal bihalal di Pendapa Kabupaten Klaten, Sabtu (13/4). Acara ini dihadiri Wakil Bupati Yoga Hardaya,
GELOMBANG pertama arus balik mudik gratis menggunakan kapal laut, tiba di Dermaga Terminal Penumpang Tanjung Priok, Jakarta Utara, Minggu, 14 April, siang.
Forum Wartawan BUMN menggelar program Mudik Gratis 2024 menggunakan kereta wisata. Program itu merupakan bentuk dukungan terhadap agenda Mudik Asyik Bersama BUMN.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved