Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
SEKRETARIS Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyayangkan beredarnya kaos 'Anies Baswedan Untuk Presiden', yang dipakai sejumlah peserta mudik gratis.
Diketaui, Pemprov DKI Jakarta melepas peserta mudik gratis di Terminal Pulo Gebang, Jakarta. Merutunya, tidak sepatutnya hal itu terjadi, karena acara mudik gratis merupakan kegiatan yang dibiayai APBD.
Baca juga: Catat, Tiket Formula E Jakarta Mulai Dijual 1 Mei
"Acara ini jelas APBD, uang masyarakat. Tidak elok jika ada dugaan kepentingan ambisi politik Gubernur Anies. Jangan sampai mudik gratis yang didanai uang negara, dipolitisasi untuk keuntungan sendiri," ujar William dalam keterangan resmi, Kamis (28/4).
Lebih lanjut, dia menekankan bahwa ini bukan pertama kalinya terjadi. Dalam pelaksanaan 'soft launching' Jakarta International Stadium (JIS) beberapa waktu lalu, ditemukan juga penjualan kaos promosi Anies Baswedan untuk Presiden RI.
"Kemarin itu ditemukan juga penjualan kaos kampanye Pak Anies di JIS. Lama-lama bisa jadi kebiasaan. Jika tidak ditegur, dari skala kecil jadi besar dan bisa melanggar hukum," pungkas William.
Baca juga: Ahmad Riza Patria Mulai Digadang Jadi Cagub DKI
Pihaknya pun menyarankan agar Anies memaksimalkan kinerja ke hal yang lebih krusial. Terutama, untuk menuntaskan janji kampanye dalam beberapa bulan terakhir masa jabatannya.
"Pak Anies sebaiknya fokus menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatan. Apalagi, beberapa kali Pak Anies tidak hadir dalam rapat paripurna DPRD, yang seharusnya jadi prioritas," tutupnya.(OL-11)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Para calo memanfaatkan keterbatasan pengetahuan calon penumpang tentang sistem daring pada ticketing dan kesulitan penumpang untuk mengakses tiket secara online.
MAYORITAS pemudik puas dengan pengaturan lalu lintas selama mudik Lebaran 2024. Hal itu terlihat dari hasil survei Indikator Politik Indonesia.
Pemilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dalam hal pelaksanaan mudik Lebaran 2024.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyebut sebagian besar pemudik mengaku puas dengan kinerja polisi lalu lintas (polantas) selama arus mudik dan balik Lebaran 2024.
PELAKSANAAN mudik Lebaran 2024 dinilai memuaskan. Hal itu berdasarkan hasil jajak pendapat Indikator Politik Indonesia yang menyebut tingkat kepuasan masyarakat mencapai 73,9%.
Penambahan pelabuhan, kapal penyeberangan, kereta api, dan rest area serta perbaikan sistem pembayaran di ruas tol menjadi catatan mudik 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved