Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
RATUSAN paket pekerjaan pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok yang dirancang akan diumumkan pada situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ditunda. Penundaan tender (lelang) paket proyek fisik itu karena harga material konstruksi mahal yang diakibatkan naiknya pajak pertambahan nilai (PPn).
Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Kota Depok Arga Dharma Tubagus, mengatakan ratusan paket SDA Dinas PUPR belum bisa dilelangkan April 2022 ini akibat harga material konstruksi dipasaran saat ini sangat mahal yang diakibatkan adanya kenaikan PPN.
"Selama mengemban amanah jabatan ini, baru kali ini terjadi penundaan tender proyek, " ujarnya ketika dikonfirmasi Minggu (17/4)
Arga melanjutkan, nilai total paket proyek yang mengalami penundaan itu sebesar Rp67 miliar dengan jumlah paket sebanyak 470.
"Kalau paket SDA baru tahapan rancangan. Belum pengumuman di situs LPSE dan belum jadwal pembukaan penawaran harga, " katanya.
Dikatakan, penundaan itu dilakukan lantaran pihaknya ingin melakukan penyesuaian harga atau mengkaji setiap paket pekerjaan yang ada di bidang SDA.
"Saya mau mereviu desain dan dokumen yang ada lebih dahulu. Maka, saya menunda sementara semua produk SDA yang dirancang untuk ditayang. Saya tidak mau ada masalah di kemudian hari, " dalihnya.
Arga pun menegaskan, ia harus tahu seluk-beluk semua paket yang akan ditayangkan di situs LPSE. Karena, dirinya merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggungjawab.
Menurut dia, dirinya menghindari adanya pekerjaan SDA yang tidak sesuai, yang akhirnya mengakibatkan kualitas pekerjaan cepat rusak. "Saya tidak mau, baru beberapa bulan hasil pekerjaannya sudah rusak. Jelas ini merugikan kontraktor sendiri. Karena, kalau ada temuan nama mereka yang rusak," jelas Arga.
Dia menambahkan jika ada kontraktor yang menanyakan atas penundaan lelang paket tersebut, agar bersabar. Karena penundaan itu hanya bersifat sementara.
Sementara itu, Kepala Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi bidang SDA-DPUPR Kota Depok Bahtiar Ardiyansah, mengungkapkan akibat kenaikan PPN, harga bahan material melambung tinggi.
"Oleh sebab itulah, harga-harga lama disesuaikan dengan harga yang baru. Tentu, untuk penyesuaian harga ini membutuhkan waktu dan sumber daya manusia. Saat ini, kalkulasi penyesuaian harga, baru separuh jalan. Perkiraan saya sekitar Juni-lah pekerjaan SDA dimulai dan diumumkan di situs LPSE, " ujarnya (OL-13)
Baca Juga: Momen Paskah, Anies Harap Persatuan di Jakarta Makin Kuat
Rencana penerapanPajak Pertambahan Nilai (PPN) pada dana Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dirasa memberatkan masyarakat
Ketum APPBI Alphonzus Widjaja meminta kepada pemerintah untuk menunda kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari yang sebelumnya 11 persen menjadi 12 persen.
PEMERINTAH diminta untuk membatalkan penetapan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% di 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penaikan tarif PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 masih bergantung pada situasi dan kondisi ekonomi dalam negeri.
Permintaan terhadap rumah tapak di Indonesia, terutama pada sektor menengah ke bawah, terus menunjukkan tren positif.
Pemerintah juga perlu memastikan adanya kebijakan pendukung bagi pelaksanaan Tapera.
IKATAN Ahli Manajemen Proyek Indonesia (IAMPI) ialah asosiasi profesi/kumpulan para praktisi ahli manajemen proyek Indonesia yang didirikan di Jakarta pada 16 Juli 1999.
Penyidik Polres Metro (Lampung) memeriksa Musa Ahmad terkait kasus dugaan penipuan dan penggelapan proyek APBD berupa pengadaan jalan, sumur bor, dan talud.
Fokus kampanye ini adalah pada keterlibatan profesional dan transisi yang adil. Terdapat hadiah sebesar 50.000 Euro untuk pemenang utama.
Indonesia termasuk negara yang meletakkan proyek cukup banyak di dalam Asia Zero Emmision Community (AZEC)
Hingga Maret 2024, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia telah memberikan penjaminan ke 52 proyek penyediaan infrastruktur di Indonesia.
Pembangunan Nusantara Internasional Convention & Exhihibition Center (NICE) yang terletak di Distrik 18 Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 terus dikebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved