Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI E DPRD DKI Jakarta mengungkapkan di tengah jumlah penduduk yang terus meningkat, masih ada kelurahan yang belum memiliki puskesmas.
Berdasarkan data yang dihimpun, setidaknya ada 15 kelurahan di Jakarta yang belum memiliki puskesmas. Bahkan, di antaranya masuk dalam kawasan padat penduduk.
“Memang masih banyak PR di Jakarta terkait fasilitas pelayanan kesehatan di permukiman padat penduduk,” tutur Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Anggara Wicitra dalam keterangannya, Kamis (14/4).
Baca juga: Kasus Covid-19 di Jakarta Terus Turun, Positivity Rate di Bawah 5%
Adapun 15 kelurahan yang dimaksud, yakni Kelurahan Duri Selatan, Kelurahan Jembatan Lima, Kelurahan Karanganyar, Kelurahan Tangki dan Kelurahan Gambir. Lalu, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kelurahan Cikini, Kelurahan Senen dan Kelurahan Glodok.
Kemudian, Kelurahan Gondangdia, Kelurahan Kebon Kacang, Kelurahan Kemayoran, Kelurahan Cipedak, Kelurahan Karet Semanggi dan Kelurahan Kebayoran Lama Selatan. Pihaknya pun meminta Dinas Kesehatan DKI segera berkoordinasi dengan sejumlah SKPD, untuk merealisasikan puskesmas.
“Kami mendorong Dinas Kesehatan untuk melakukan pembelian lahan. Secara teknis, harus menggandeng Dinas Citata dan Badan Aset,” imbuh Anggara.
Baca juga: Pemprov DKI Harap Perusahaan Bayar THR Sesuai Aturan
Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti berjanji secepatnya melakukan kajian terhadap 15 kelurahan yang belum memiliki puskesmas. “Akan kita kaji ulang. Kalau memang layak, akan jadi perhatian kita,” kata Widyastuti.
Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa untuk membuat puskesmas, harus melalui kajian konsep kewilayahan yang matang. Salah satunya, harus memenuhi syarat minimal 30 ribu penduduk di kelurahan tersebut.
“Harus ada konsep kewilayahan dengan minimal jumlah penduduk. Kalau hanya 6.000 dan sekitarnya gedung perkantoran, itu belum memenuhi syarat pembuatan puskesmas,” imbuhnya.(OL-11)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
KPK bongkar modus Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman peras RSUD & Puskesmas demi THR Forkopimda. Simak kronologi OTT KPK di sini.
Glaukoma tercatat sebagai penyebab kebutaan kedua setelah katarak.
Puskesmas tidak lagi hanya melayani pemeriksaan ringan, tetapi telah bertransformasi menjadi pusat layanan rawat inap yang siap melayani warga 24 jam penuh.
Pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu di provinsi kepulauan
KEMENTERIAN Kesehatan memasuki tahap lanjutan penanganan bencana Aceh Sumatra dengan fokus pada pemulihan layanan kesehatan primer melalui puskesmas di wilayah terdampak.
"Puskesmas itu berada di 18 dari 23 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Sudah bisa melayani kesehatan masyarakat,"
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved