Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMPROV DKI Jakarta kembali bakal melanjutkan program pembangunan jalur sepeda tahun ini. Setelah sebelumnya terkendala anggaran karena pandemi covid-19,
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pembangunan jalur sepeda akan dilanjutkan tahun ini.
"Ada. Jadi jalur sepeda akan dibangun panjang sekali di 2022," kata Riza di Balai Kota, Selasa (29/3) malam.
Baca juga : Pj Gubernur DKI: Jalur Sepeda Bisa Lebih Berkualitas
Ia tidak dapat merinci nilai rinci anggaran pembangunan jalur sepeda tersebut. Namun yang pasti, pembangunan tahun ini cukup besar karena jalur sepeda adalah salah satu program prioritas di masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Program pembangunan jalur sepeda diadakan sebagai langkah penataan transportasi yang ramah lingkungan serta berkelanjutan.
"Jalur sepeda ini akan kita tingkatkan. Setiap tahun terus akan kita tambah jumlahnya supaua memberi kesempatan pada pengguna sepeda untuk punya jalur sendiri dan mendorong masyarakat juga menjadikan sepeda sebagai alat rekreasi alat olahraga dan juga alat transportasi," ungkapnya.
Sebelumnya tahun 2020 hingga 2021 lalu Pemprov DKI membangu jalur sepeda permanen sepanjang 11,3 km di Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan MH Thamrin.
Selain itu terdapat 63 km jalur sepeda yang dibangun pada 2019 lalu yang di antaranya terdapat di Jalan Fatmawati Raya hingga Jalan Panglima Polim Raya. (Put/OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa yang berunjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/10) sore.
Selain itu, Anies juga mengikuti acara Penyediaan Aset Baru dengan Skema Pembiayaan Bundling di Ruang Pola Balai Kota Pemprov DKI Jakarta.
Anies pun diminta tidak menggunakan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk melakukan kampanye terselubung.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membenarkan pihak swasta yang menjadi pengembang pulau reklamasi yakni pulau C atau Pulau Kita wajib membangun rusun.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan salah satu oknum lurah.
Ahmad Riza Patria akan fokus menjalankan tugasnya sebagai Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta selepas selesainya masa jabatan Wagub DKI pada Oktober mendatang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved