Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DISTRIBUSI minyak goreng di Jakarta akan dilakukan sebanyak dua kali dalam sepekan guna mengatasi kelangkaan komoditas itu dalam beberapa waktu terakhir.
"Sudah dipastikan setiap dua kali dalam sepekan akan dikirim. Jadi, warga Jakarta tidak usah khawatir. Menteri perdagangan dan jajaran juga memastikan harganya terjangkau," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Rabu (9/3).
Ia menjelaskan, kepastian pengiriman minyak goreng tersebut, tidak hanya untuk menjamin perihal persediaan komoditas, tapi juga datang dengan harga sesuai dengan batas harga eceran tertinggi (HET), yakni Rp14.000 per liter.
Riza menerangkan, ketersediaan serta keterjangkauan harga minyak goreng di Jakarta sebelumnya juga telah sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan terjadi kebocoran minyak goreng murah hasil kewajiban untuk memenuhi pasar domestik (domestic market obligation/DMO) di tingkat distributor sehingga menyebabkan harga tertahan tinggi hingga pekan ini.
Baca juga : Wagub DKI Pastikan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdampak
Kebocoran distribusi itu, kata Lutfi, disebabkan karena minyak goreng harga murah itu sebagian disalurkan ke industri dan diselundupkan ke luar negeri mengikuti harga internasional yang relatif tinggi ketimbang harga jual domestik.
Menurutnya, kebocoran distribusi juga terjadi di alur distribusi di tingkat D1 dan D2 karena masih ada sejumlah spekulan di dalam negeri yang menahan pasokan sembari menunggu pemerintah bakal mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng hasil DMO tersebut.
"Ada yang menimbun di D1 dan D2 lalu dijual di industri dan menyelundupkan ke luar negeri karena mereka beli murah, ada spekulasi bahwa HET ini akan dicabut. Saya tegaskan tidak ada rencana atau pemikiran untuk mencabut HET ini," kata Lutfi saat meninjau pasokan minyak goreng curah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.
Kementerian Perdagangan melaporkan minyak goreng murah hasil kebijakan DMO sudah mencapai 415 juta liter sejak implementasi 14 Februari 2022.
Artinya, ketersediaan minyak goreng murah itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat hingga 1,5 bulan ke depan. (Ant/OL-7)
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai pengawasan anggaran dan distribusi dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) harus dilakukan secara ketat
Datascrip mempersembahkan4 Sustainable Programs plus 8 Goals Infinity yang telah dijalankan sejak Januari 2024.
BULOG Kanwil Sumatera Utara menyebutkan penetapan HET baru minyak goreng pemerintah MinyaKita berpotensi melancarkan produksi dan distribusi komoditas tersebut ke pasaran.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah tidak terburu-buru membuat keputusan pembatasan distribusi BBM bersubsidi.
Salah satu penyebab dari tingginya beban kerja dokter di daerah ialah distribusi dokter yang tidak merata.
Penjualan grosir sangat memiliki potensi dalam membantu UMKM memperluas distribusi penjualan produknya.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved