Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGARAN pembangunan sumur resapan yang diusulkan dilakukan tahun depan sebesar Rp122 miliar telah dicoret oleh DPRD DKI Jakarta sehingga tahun depan tak ada lagi pembangunan sumur resapan yang akan dilakukan oleh SKPD.
Namun demikian, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau yang akrab disapa Ariza mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki program pengendalian banjir lainnya seperti melalui pembangunan waduk, normalisasi sungai, dan saluran air.
Baca juga: Wacana Hukuman Mati hanya 'Gimmick' Tutupi Melorotnya Pemberantasan Korupsi
"Jadi banyak sekali, silakan saja. Saya kira teman-teman sudah koordinasi dengan teman-teman DPRD, dari dinas mana program yang jadi prioritas, disepakati bersama. Bagi kami apa yang disepakati itu yang dikerjakan. Ada tidaknya program sumur resapan tahun depan itu sudah sesuai dengan kesepakatan dan anggaran yang ada," kata Ariza di Balai Kota, Rabu (1/12) malam.
Di sisi lain, ia menegaskan pembangunan sumur resapan tahun ini tetap akan berjalan. Masih ada anggaran yang tersisa dari program pembangunan sumur resapan tahun ini.
"Iya tahun ini kan masih jalan. Kan anggarannya sudah ada, sudah ada, sudah ditenderkan pakai e-katalog, sudah ditunjuk, tinggal proses pelaksanaan, Penyedia kan sedang melaksanakan sampai akhir selesai," tukasnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan Rancangan APBD 2022 telah menghapus seluruh anggaran pembangunan sumur resapan yang diusulkan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI senilai Rp122 miliar. Anggaran yang diusulkan sebenarnya mencapai Rp322 miliar pada Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) 2022. Nilainya kemudian dikurangi menjadi Rp122 miliar dan masuk dalam Rancangan APBD 2022.
Belakangan, dalam rapat Badan Anggaran yang membahas RAPBD 2022 tersebut, anggaran sumur resapan dihapus seluruhnya karena dinilai tak efektif mengurangi genangan. (Put/A-3)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Peresmian diawali dengan seremonial di Dusun Banjarharjo 1, dilanjutkan dengan ramah tamah bersama warga
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap banjir.
PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum menepis informasi yang beredar di media sosial terkait penutupan sumur resapan.
Keberadaan sumber air bersih tersebut dirasakan langsung oleh 250 kk warga desa setempat atau 700 hingga 1.000 jiwa.
Hal itu salah satu upaya untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. "Banjir itu kan sifatnya rutinitas saat musim hujan.
Yuk pahami pengertian dari infiltrasi, proses, dan penyebabnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved