Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) Pemuda Pancasila (PP) Razman Nasution menyatakan bahwa aksi unjuk rasa di depan gedung parlemen, Kamis (25/11), merupakan aksi damai. Sementara insiden pengeroyokan terhadap salah satu polisi dari Direktorat Lalu Lintas terjadi secara spontanitas.
"Kami tidak punya maksud untuk mengganggu kepolisian. Itu pasti spontanitas dan mungkin di luar yang sudah direncanakan," papar Razman, Kamis (25/11). Jika aksi pengeroyokan itu dlakukan secara personal, kata Razman, berarti menjadi tanggung jawab sendiri.
Namun, Razman mengaku bahwa pihaknya tidak serta merta melepas tanggung jawab. Pihaknya akan memberikan pendampingan hukum sampai ke pengadilan.
Hanya, Razman ingin memastikan terlebuh dahulu terkait anggotanya yang ditangkap benar-benar kader ormas PP atau oknum lain. "Sebentar dulu, punya KTA kan belum tentu asli. Ada barcode-nya. Jadi kami akan lihat, tetapi apapun namanya kalau itu terjadi kekerasan kami tidak menyepakati kekerasan itu dan kami setuju dilakukan proses hukum," ucap Razman.
Razman juga meminta maaf terkait pengeroyokan terhadap seorang perwira polisi di depan gedung parlemen, Senayan, Jakarta. Ia mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) untuk membahas kejadian penyerangan terhadap polisi.
"Sudah komunikasi dengan Pak Kapolda dan Pak Kapolda sudah kirim video. Kita punya video, nanti kita bersama-sama. Apakah sembilan orang ini dianggap pelaku ini memang kader PP? Silakan proses hukum. Kami sudah preskon, sudah sampaikan permohonan maaf," papar Razman.
Sebelumnya, oknum organisasi masyarakat (ormas) Pemuda Pancasila (PP) melakukan pengeroyokan kepada Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya Ajun Komsaris Besar Dermawan Karosekali di depan gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Kamis (25/11). Akibat penyerangan itu, Karosekali mengalami luka serius di bagian kepala dan harus menjalani perawatan di rumah sakit Polri.
Baca juga: Polisi Gagalkan Tawuran Pelajar untuk Meriahkan Hari Guru Di Depok
Sejauh ini, aparat kepolisian menahan dan menjadikan tersangka 15 anggota ormas PP terkait kepemilikan senjata tajam. Pihak kepolisian juga menyita senjata tajam dari mereka yang ditangkap. Koordinator aksi demonstrasi juga akan dimintai pertanggungjawaban atas aksi beberapa anggota PP. (OL-14)
JCLEC, yang merupakan lembaga pelatihan internasional terkenal yang dipimpin bersama oleh AFP dan Polri, telah menjadi bagian integral dalam menjaga kedua negara.
Dua rumah hancur atau rusak berat, dan tiga mobil juga mengalami kerusakan akibat ledakan di sebuah rumah di Perumahan Taman Kencana, Cengkareng, Jakarta Barat,
FILM Kabut Berduri berkisah tentang polisi-polisi yang menyelidiki kasus serangkaian pembunuhan mengerikan yang terjadi di sepanjang perbatasan Indonesia – Malaysia.
Tersangka MRS berperan memasarkan video syur mirip AD melalui media sosial grup Telegram. Sedangkan tersangka JE berperan sebagai pengunggah konten pornografi tersebut di akun X.
Sebanyak 22 polisi terluka dalam kerusuhan yang terjadi di Southport, hanya beberapa jam setelah sebuah peringatan untuk mengenang korban penyerangan pisau yang menewaskan tiga anak.
Personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI, dan instansi terkait akan diterjunkan di sekitar Jalan Merdeka Selatan.
Dosen IPB University, Hirmas Fuady Putra menjelaskan ormas yang memutuskan menerima tawaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) harus mengutamakan lingkungan dalam pengoperasian tambang.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah resmi menyatakan bakal ikut mengelola pertambangan dari izin usaha pertambangan (IUP) yang diberikan pemerintah.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah.
Pemberian izin tambang kepada organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan dapat memicu kerusakan lingkungan.
menyambut baik rencana Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). MUI hanya berpesan agar pengelolaan tambang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved