Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan dinilai meremehkan DPRD DKI, karena lebih memilih ke warteg daripada hadir dalam rapat paripurna pada Kamis (14/10) ini.
Hal itu diutarakan politisi PDIP, yang juga Sekretaris Komisi E DPRD DKI, Johnny Simanjuntak. "Jadi menyepelekan dan meremehkan anggota DPRD," pungkas Johnny di gedung DPRD DKI, Kamis (14/10).
Baca juga: DKI Gandeng Warteg untuk Bantu Warga Terdampak Pandemi
Adapun rapat paripurna tentang penandatanganan kesepahaman Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun 2021 mulai berlangsung pukul 11.23 WIB. Pada waktu yang sama, Anies menghadiri acara kolaborasi sosial berskala besar di warteg wilayah Matraman, Jakarta Timur.
Diketahui, Anies juga sempat memberikan nama terhadap cucu pemilik warteg, yang baru berusia satu minggu. Nama yang diberikan Gubernur DKI ialah Permata Annisa Nusantara.
Baca juga: Bertemu Investor Singapura, Anies Tawarkan Dua Proyek Unggulan Jakarta
Johnny menyayangkan sikap Anies yang tugasnya kerap digantikan Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria. Sikap Anies saat pembahasan perubahan anggaran, juga dinilai mendegradasi lembaga legislatif yang menjadi mitra kerja Pemprov DKI.
"Pak Anies seolah-olah mau mendegradasi lembaga politik yang merepresentasikan rakyat. Dia mau menunjukkan saya lebih bagus ngurusin rakyat daripada ngurusin DPRD," imbuhnya.
Padahal, lanjut Johnny, para anggota dewan merupakan wakil rakyat yang dipilih melalui proses pemilu. "Kita hadir di sini (DPRD DKI) kan melalui proses pemilu," tandas dia.(OL-11)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved