Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang memilih untuk ke Bali menghadiri workshop Partai Amanat Nasional (PAN) ketimbang rapat paripurna DPRD DKI yang digelar bersamaan pada Senin (4/10) kemarin.
Yuke menjelaskan, paripurna yang digelar bersamaan dengan workshop PAN di Bali itu merupakan Rapat Paripurna tentang penyampaian hasil reses DPRD DKI yang berisi serapan aspirasi masyarakat.
Politikus PDI Perjuangan itu pun menilai sikap Gubernur Anies semakin tidak jelas dalam menjalankan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Dimana membutuhkan kerja sama antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan kebijakannya.
"Acara partai di luar daerah kan bisa menggunakan virtual, karena ada agenda penting di Jakarta. Ke Papua saja beliau tidak hadir dan memilih virtual," kata Yuke dalam keterangan tertulis, Rabu (6/10).
Baca juga: Riza Patria Beri Klarifikasi Terkait Surat Anies untuk Bloomberg
Eksekutif dan Legislatif memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan di era demokrasi saat ini. Dia berharap, di tahun terakhir kepemimpinannya, Gubernur Anies mampu menjalankan janji-janji kampanyenya yang hingga saat ini hanya sebatas seremonial. Misalnya saja rumah DP Rp0, Ok Oce ataupun naturalisasi yang belum juga terwujud.
"Gubernur Anies tidak punya niat baik untuk menjalankan pembangunan di Jakarta. Legislatif sebagai mitra pemerintahannya saja tidak dihargai. Dimana arti kolaborasi yang selama ini digambarkan?," pungkasnya.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved