Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DINAS Pendidikan DKI Jakarta menargetkan ada penambahan jumlah sekolah yang melangsungkan pembelajaran tatap muka (PTM) pada akhir bulan ini. Penambahan sekolah ditargetkan mencapai 900 sekolah sehingga pada 27 September, ada sekitar 1.500 sekolah yang melangsungkan PTM.
"Iya 27 September, rencananya akumulasi ada 1.500 sekolah," kata Kepala Bidang SMP-SMA Dinas Pendidikan DKI Jakarta Putoyo saat dikonfirmasi.
Saat ini, 900 sekolah tersebut sedang menjalankan asesmen dan pelatihan untuk menggelar PTM. Putoyo menjelaskan, ada dua tahap asesmen yakni asesmen guru, sekolah, dan juga murid beserta orangtua.
Baca juga: Dinas Pendidikan Jamin PTM di Depok Mampu Cegah Penyebaran Covid
Asemen kedua adalah pelatihan untuk mengetahui kompetensi guru dalam melakukan metode 'blended learning'. Metode ini digunakan karena ada 50% murid yang akan belajar langsung di sekolah dan 50% akan mengikuti pembelajaran di rumah secara bersamaan.
"Sekarang sedang asesmen semuanya," tuturnya.
Ia juga menambahkan, selama dua pekan PTM di Jakarta tidak ada kasus positif covid-19 yang terjadi. Seluruh siswa dan guru dalam kondisi sehat.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) agar bisa mengangkat seluruh guru honorer menjadi guru Kontrak Kerja Individu (KKI).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menjelaskan pemutusan kontrak guru honorer adalah langkah dari Disdik mendata guru honorer secara akurat.
Komisi X DPR mengkritik pemecatan sepihak terhadap seratusan guru honorer di Jakarta yang dilakukan melalui sistem 'cleansing'.
Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan didorong untuk direvisi untuk pemerataan pendidikan gratis di tingkat SD hingga SMA.
KOMISI E DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Pendidikan (Disdik) membatalkan pemutusan kontrak terhadap sejumlah guru honorer.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diduga membiarkan adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan kepala sekolah dalam merekrut guru honorer.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved