Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DINAS Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengevaluasi Pembelajaran Tatap Muka (PTM) yang sudah berjalan di 610 sekolah sejak 30 Agustus lalu.
“Evaluasinya secara umum berjalan lancar. 610 sekolah menerapkan SOP yang ditetapkan,” ungkap Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Taga Radja Gah kepada Media Indonesia, Minggu (5/9).
Namun, Taga menyebut dari 610 sekolah yang diizinkan mnenerapkan PTM, tidak seluruhnya berpartisipasi. Sebab, ada beberapa sekolah internasional yang belum memasuki ajaran baru, karena periodenya dimulai pada 6 September.
Baca juga: Pemprov DKI Bakal Cabut Izin PTM Sekolah yang Langgar Aturan
Kemudian, ada sekolah swasta yang kontrak sewa gedungnya habis. “Menunda karena sewa lahannya habis diperpanjang. Ada juga karena orang tua tidak mengizinkan,” imbuh Taga.
Taga menjelaskan bahwa saat ini banyak sekolah yang belum berani memulai PTM. Namun, pihaknya berharap sekolah tersebut dapat mengikuti jejak 610 sekolah yang sudah menjalani uji coba.
Baca juga: Sekolah di Depok Bersiap Simulasi Belajar Tatap Muka
"Harapan kami, melihat animo (sekolah) banyak yang buka, ya pada mengikuti juga,” tutur dia.
Menyoroti adanya sekolah yang melanggar protokol kesehatan di masa pandemi covid-19, pihaknya akan mengambil langkah dengan menghentikan sementara PTM.
“Untuk sekolah yang melanggar prokes, kita akan tindak tegas dengan menghentikan PTM sementara. Serta, mengevaluasi guru dan pendampingannya,” pungkasnya.(OL-11)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya mengungkapkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR, terkait evaluasi penyelenggaraan haji 1445H/2024M.
Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memberikan pesan khusus kepada lima jaksa yang mendaftar seleksi calon pimpinan (Capim) KPK periode 2024-2029.
Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan evaluasi terhadap pemberantasan korupsi.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas belum bisa menyampaikan terkait evaluasi Haji 2024. Alasannya, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024.
Pengiriman daging dam ke Indonesia merupakan bentuk feedback penyelenggaraan haji pada masyarakat Indonesia, khususnya untuk mendukung program penurunan stunting.
Evaluasi kinerja dan pergantian rotasi jabatan merupakan hal biasa di lingkungan BRIN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved