Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH pusat masih terus menetapkan Jakarta masih berada di level 4 PPKM meskipun saat ini kasus covid-19 sudah terus menurun. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki pandangan soal ini.
Menurut dia, pemerintah pusat memiliki sejumlah pertimbangan dalam memutuskan perpanjangan PPKM Level 4 di Jakarta meski ibu kota sudah masuk zona hijau covid-19.
Salah satu pertimbangannya adalah kondisi penanganan covid-19 di daerah-daerah penyangga yakni Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
"Yang dipertimbangkan pemerintah pusat itu adalah karena tetangga kanan-kiri (Bodetabek) masih belum 100% terkendali, maka bila ada perubahan di Jakarta, dikhawatirkan terjadi lonjakan kembali," kata Anies dalam diskusi virtual yang diunggah akun Youtube Gelora TV, Minggu (22/8).
Lebih lanjut, Anies menjelaskan, pencapaian vaksinasi covid-19 di ibu kota sudah mencapai 103%. Namun, capaian ini belum mampu diimbangi oleh daerah Bodetabek. Bahkan, pencapaian vaksinasi di kota-kota penyangga masih di bawah 50%.
"Tetangga-tetangga kita ada yang 15%, ada yang 20%, ada yang baru 30-an (persen pencapaian) dari vaksinasi," ujar Anies.
Baca juga: Beraktivitas di Fasilitas Publik, Tim Yustisi Denpasar Tindak 2 Pelanggar PPKM Level 4
Hal yang sama sebelumnya diungkapkan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan penanganan covid-19 termasuk vaksinasi di daerah Bodetabek diharapkan bisa menyamai Jakarta.
Apabila hanya Jakarta yang memiliki penanganan baik dalam hal covid-19, ia khawatir hal ini tidak berdampak positif secara terus-menerus karena akan ada efek pingpong kasus covid dari wilayah sekitarnya.
"Ini seperti bejana berhubungan. Ditekan di satu titik maka akan bocor di titik lain. Makanya ini kita kejar terus. Wilayah aglomerasi ini harus dikunci. Begitu juga dengan daerah lainnya di luar Jawa. Begitu Jawa selesai, lalu meningkat di luar Jawa lalu akan kembali lagi ke Jawa. Maka ini harus diselesaikan," ungkap Airlangga.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved