Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WALI Kota Jakarta Utara (Jakut), Ali Maulana Hakim, memberikan perhatian besar kepada kesejahteraan kader Dasawisma yang berada di wilayah Kota Administrasi Jakut.
Bentuk perhatian yang diberikan oleh Wali Kota Jakut yang dikenal dekat dengan masyarakat berupa pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
Pemberian kartu program perlindungan ini diserahkan secara langsung oleh Ali Maulana kepada enam perwakilan Dasawisma yang hadir di kegiatan Kolaborasi Jakarta Utara bertempat di Ruang Fatahillah Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Jumat (13/8).
Acara penyerahan juga disaksikan Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK DKI Jakarta Eko Nugriyanto, Ketua DPP Apindo DKI Jakarta Solihin, Regional Senior Manager PT Indomarco Prismatama Franky Cahayadi, dan Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Kelapa Gading Erfan Kurniawan.
“Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada perusahaan yang telah ikut dalam kolaborasi memberikan perlindungan Jamsostek kepada kader Dasawisma dan semoga kegiatan ini bisa ketuk tular kepada perusahaan lainnya untuk berkontribusi dalam memberikan perlindungan bagi kader dasa wisma di wilayah Jakarta Utara,” ungkap Ali
Hadir secara daring pada kegiatan tersebut Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta Fery Farhati, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Utara Yenny Nursanti Ali dan pimpinan perusahaan donatur yang memberikan perlindungan Jamsostek kepada 1.212 orang kader Dasawisma sebagai tahap awal.
Dalam sambutanya, Deputi Direktur Wilayah BPJAMSOSTEK DKI Jakarta, Eko Nugriyanto, menyampaikan terima kasih atas inovasi dan kepedulian Wali Kota Jakut yang memberikan perlindungan Jamsostek bagi kader Dasawisma.
“Mengingat aktivitas yang dilakukan oleh kader Dasawisma memiliki resiko kerja yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja,” katanya.
“Dasa wisma termasuk kedalam kategori pekerja yang harus dilengkapi oleh perlindungan dari BPJAMSOSTEK. Agar mereka tenang dan nyaman dalam bekerja,” ujar Eko.
Hal senada dengan Eko, Ketua DPP Apindo DKI Jakarta, Solihin, menyampaikan dukungannya dan mengajak perusahaan untuk mendukung gagasan Wali Kota Jakut sebagai bentuk kepedulian dan wujud nyata kolaborasi perusahaan dengan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan iklim dunia usaha yang kondusif.
“Dukungan dalam bentuk perlindungan BPJAMSOSTEK ini diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas kinerja Dasawisma yang dimasa pandemi ini langsung bersentuhan dan membantu aktivitas masyarakat di tingkat paling bawah,” ucap Solihin.
Kolaborasi antara perusahaan dan Pemkot Jakut dalam memberikan perlindungan BPJAMSOSTEK kepada kader Dasawisma merupakan yang pertama dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 12.499 kader Dasawisma nantinya bisa terlindungi dari risiko pekerjaan yang mereka lakukan.
Atas hal tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI, Fery Farhati, yang merupakan istri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, menyampaikan apresiasi dan rasa harunya atas terlaksananya kegiatan kolaborasi dalam bentuk pemberian perlindungan kepada kader Dasawisma baru terdapat di Jakut dan berharap agar kegiatan serupa bisa diikuti oleh wilayah lainnya di DKI Jakarta.
Fery menambahkan peran dasa wisma sangatlah besar dalam meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Jakarta Kelapa Gading, Erfan Kurniawan mengatakan,“Kegiatan ini dapat menjadi role model bagi sektor usaha lain yang memang sampai saat ini belum tersentuh atau belum mendapatakan perlindungan Jamsostek.“
“Kegiatan ini juga merupakan bukti bahwa perlunya sinergitas serta kolaborasi baik dari pemerintah daerah, BPJAMSOSTEK, dan stakeholder lainnya, bahwa dengan kolaborasi dan sinergi seperti ini dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan terlindungi oleh jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai amanat undang - undang,” pungkas erfan.
Pada kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan santunan manfaat program JKK dan JKM kepada enam orang ahli waris penerima manfaat BPJAMSOSTEK dengan total santunan sebesar Rp440 Juta.
Selain itu, dilakukan pula penyerahan bantuan alat pelindung diri (APD) berupa 500 set hazmat dan sarung tangan bagi kader pulih di wilayah Jakut dari BPJAMSOSTEK se- wilayah Jakarta Utara yang diterima langsung oleh Wali Kota Jakut. (RO/OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
WALI Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mangkir dari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini, 30 Juli 2024. Dia meminta jadwal pemeriksaannya ditunda
KPK mendalami proses pencairan tambahan penghasilan pengawas (TPP) atau pengupahan kepada tiga pegawai negeri di lingkungan Pemkot Semarang.
RATUSAN Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kota (pemkot) Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, melepas kepergian Wali Kota Gibran Rakabuming Raka.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyidikan baru terkait dugaan rasuah di Semarang. Kantor Wali Kota Semarang kini digeledah penyidik.
Screening ini dilakukan melalui pembinaan terpadu di Posyandu dan Puskesmas yang tersebar di seluruh wilayah Kota Surabaya. Petugas kesehatan, lanjutnya, juga turun langsung ke masyarakat
Pemkot Bogor akan membentuk satgas dan mengeluarkan edaran larangan judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved