Wakil Wali Kota Bekasi Dapat Banyak Laporan Pemotongan Bansos

WAKIL Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengaku mendapatkan banyak laporan dari masyarakat terkait pemotongan bantuan sosial tunai (BST) saat penyalurannya di lapangan.

Tri mengimbau kepada warga yang merasa dirugikan untuk segera melapor ke petugas berwenang atau bahkan ke kepolisian setempat.

“Warga Bekasi yang saya banggakan. Banyak sekali laporan ke saya terkait pemotongan Bantuan Sosial Tunai di lapangan bahkan tidak sampai ke warga yang seharusnya membutuhkan,” kata Tri melalui akun Twitter pribadinya @mas_triadhianto, Jumat (23/7).

Baca juga: Ombudsman Sebut Bantuan Tunai Rp600 Ribu tidak Cukup untuk Satu Keluarga

"Saya tegaskan tidak dibenarkan tindakan-tindakan pemotongan Dana Bansos karena hal tersebut melanggar hukum," ujar Tri, yang juga Ketua DPC PDIP Kota Bekasi.

Tri menjelaskan apabila dana bansos dipotong dengan alasan untuk warga yang tidak kebagian, pengurus RT dan RW seharusnya mendata dan melaporkannya kepada Dinas Sosial Kota Bekasi.

Mereka yang tidak menerima BST disebabkan nama mereka tidak terdaftar dalam DTKS Dinas Sosial Kota Bekasi.

"Sebaliknya, jika ada warga yang tidak berhak mendapatkan bansos, dilaporkan juga datanya agar bisa diupdate. Pemerintah Kota Bekasi memfasilitasi data-data warga yang seharusnya dan tidak seharusnya mendapatkan bansos ke Kemensos," jelas Tri.

Tri, yang juga diketahui baru saja sembuh dari covid-19, menambahkan setiap wilayah Kota Bekasi memiliki satgas kampung siaga covid-19. Keberadaan satgas itu diharapkan dapat melakukan pengawasan dalam pendistribusian bansos agar merata, tepat sasaran, serta jumlahnya sesuai dengan bantuan yang diberikan pemerintah.

"Apabila ada warga yang menemukan hal-hal yang dirasakan merugikan atau kendala lainnya. Silahkan dilaporkan ke petugas yang berwenang, bisa ke kelurahan bahkan ke kepolisian setempat," tegasnya.

Wakil Wali Kota Bekasi itu mengungkapkan banyak hal atau alasan pemotongan dilakukan. Misalnya untuk kas, untuk membangun, untuk acara yang mungkin sifatnya untuk kepentingan bersama, silahkan dimusyarahkan kepada semua warga tanpa terkecuali.

"Intinya tidak boleh ada warga yang dirugikan atas adanya pemotongan bansos," pungkasnya. (OL-1)