Kebocoran Data Peserta, Bareskrim Geledah BPJS Kesehatan Jakarta

DIREKTORAT Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) menggeledah kantor BPJS Kesehatan yang berada di DKI Jakarta selama tiga hari berturut-turut.

Penggeledahan dilakukan untuk proses penyelidikan dugaan kebocoran data yang mengakibatkan tersebarnya data kependudukan masyarakat dijual di forum daring beberapa waktu silam.

"Telah dilakukan penggeledahan pada tanggal 8,9 dan 10 Juni 2021 di kantor BPJS Kesehatan terhadap server BPJS Kesehatan di Jakarta Pusat," kata Kabagpenum Polri Kombes Ahmad Ramadhan, Jumat (25/6).

Dari menggeledah kantor BPJS, lanjut Ahmad, pihaknya juga menyita dua laptop di dalam kantor tersebut.

Ahmad menyebut saat ini tim forensik tengah melakukan pendalaman terhadap laptop itu.

Tak hanya itu, penyidik juga menyebut telah menerima data dari PT S terkait dengan hasil Penetration Testing (Pentes) atau pengujian keamanan informasi.

Adapun upaya Pentes tersebut dilakukan dimana seorang asesor meniru serangan yang biasa sering terjadi untuk mengidentifikasi metode peretasan fitur keamanan aplikasi, sistem, atau jaringan.

Baca juga : Covid-19 Merebak di DKI, Pemerintah Sulap UGD Jadi Ruang Isolasi

"Pada tanggal 10 Juni 2021, Tim Forensik Siber Bareskrim telah melihat secara langsung database BPJS Kesehatan," terangnya.

Saat ini, polisi mengklaim telah berhasil mengidentifikasi terduga pelaku yang membobol data BPJS.

Namun, guna mengamankan pelaku, saat ini pihaknya masih melakukan pelacakan terhadap aset-aset uang digital atau cryptocurrency yang diduga merupakan milik pelaku.

Diketahui, sebanyak 279 juta data penduduk Indonesia diduga telah bocor dan dijual di forum daring, termasuk data orang yang telah meninggal dunia.

Informasi tersebut berdasarkan sebuah cuitan dari akun Twitter @ndagels dan @nuicemedia yang pertama kali mengungkap kebocoran data tersebut.

Kebocoran data tersebut meliputi NIK (Nomor Induk Kependudukan), nama, alamat, nomor telepon, dan bahkan jumlah gaji juga termasuk di dalamnya.

Adanya peristiwa peretasan itu membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memblokir situs Raid Forum atau lapak untuk menjual 279 juta data kependudukan itu. (OL-2)