Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DALAM memasuki masa genting peningkatan laju kasus aktif Covid-19, Pemprov DKI Jakarta kembali memaksimalkan peran posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro (Sebelumnya posko PSBB), yang tersebar di 267 Kelurahan.
Posko-posko tersebut digunakan sebagai tempat monitoring agar pendeteksian keterpaparan warga di tiap RT/RW lebih mudah ditanggulangi.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama jajarannya melakukan inspeksi terhadap beberapa titik posko tersebut, untuk memastikan pantauan kondisi warga setempat berjalan dengan efisien. Di antaranya adalah posko PPKM di Kelurahan Jati Pulo, dan Kota Bambu Selatan, di Jakarta Barat, serta di Kelurahan Batu Ampar, dan Balekambang, di Jakarta Timur.
"Tadi pertama kita melakukan inspeksi atas posko-posko PPKM. Jadi di setiap Kelurahan ada posko yang terjaga selama 24 jam, terdiri dari empat, unsur kesehatan, unsur wilayah yaitu Lurah lalu unsur Babinsa dari TNI dan unsur Bhabinkamtibmas," ujar Anies dalam keterangan resmi, Kamis (24/6).
"Di posko itu ada data terkait dengan kondisi wabah di wilayahnya. Siapa, rumah mana yang terpapar, keluarga terpapar kondisinya seperti apa, siapa yang dirawat, bahkan, ada juga data perkembangan vaksinasi di posko ini. Kita melakukan pengendalian PPKM mikro kemudian ada kontrol untuk tiap RW/RT, yang di sana juga ada di balai-balai RW, itu poskonya," tuturnya.
Anies menjelaskan bahwa warga bisa memanfaatkan posko PPKM Mikro di tiap kelurahan, sebagai wadah penyambung segala informasi terkait pandemi Covid-19, seperti bantuan obat-obatan dan vaksinasi. Selain itu, peran posko tersebut juga sebagai pengolah data bagi warga terpapar termasuk yang memiliki gejala, maupun tanpa gejala.
"Lalu bila ada yang isolasi mandiri, maka posko akan membantu kebutuhan dari mulai obat sampai pangan, di posko juga ada daftarnya, status obatnya. Jadi harapannya di tingkat mikro ada lingkungan yang cukup untuk mereka yang terpapar ada respon yang cepat," ucapnya.
"Ada dukungan dari masyarakat dan pemerintah untuk warga yang keluarganya isolasi, serta ada ukuran pencapaian vaksinasi sekaligus mobilisasi warga untuk pasien vaksinasi," jelas Anies. (Put/OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved