Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BIKE To Work (B2W) Indonesia, Road Safety Association Indonesia, Koalisi Pejalan Kaki, dan Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal (KPBB) berkoalisi memprotes hadirnya pemberian jalur khusus Road Bike di Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang setiap Sabtu-Minggu pukul 05.00-08.00.
Rencana demo untuk menentang kebijakan itu telah dialihkan lewat diskusi dengan Dinas Perhubungan DKI.
Dari diskusi yang berlangsung pagi ini di Jakarta, Ketua Tim Advokasi B2W Fahmi Saimima mengatakan pihaknya memberikan beberapa pilihan kepada Dishub DKI untuk mencegah kembali terulangnya kebijakan yang diskriminatif.
Salah satunya adalah diskresi dengan mengubah Pergub No 12 tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD).
Ia ingin agar pelaksanaan HBKB bisa lebih luas dengan membuka ruang publik sekaligus meningkatkan kualitas udara.
"CFD kira beri terobosan. Kita beri catatan khusus yang tadi disepakati pertama CFD tersebut akan zonasi, untuk 'public space' umum yakni sepeda umum lambat, yang lari, jalan kaki segala macem. Itu di zona tengah Sudirman-Thmarin," kata Fahmi saat dihubungi Media Indonesia, Minggu (13/6).
"Untuk zona khusus sepeda balap atau yang olahraga kecepatan tinggi bisa memakai JLNT untuk kembali lagi tidak apa-apa. CFD bisa dijadikan solusi bersama," ujarnya.
Berkaitan dengan Jakarta yang sedang dalam masa pandemi, ia juga mengingatkan agar Pemprov DKI agar melaksanakan HBKB tetap dalam protokol kesehatan.
"Pemberian jarak diatur dan harus diingat tidak boleh ada orang berdagang. Itu yang membuat kerumunan," jelasnya.
Solusi kedua ialah memberlakukan sebuah kebijakan internasional tentang 'slow traffic zone' yakni mengurangi kecepan di jalur campuran hanya 25-30 km/jam di kawasan-kawasan tertentu. Fahmi memaparkan, ini keputusan yang tidak berpihak pada road bike.
Ia juga menyebutkan ini usulan dari berbagai pihak termasuk pengendara bermotor. Menurut dia, usulan inilah yang tidak didengar oleh Dishub DKI.
"Kan ini dilatarbelakangi Dishub waktu merumuskan uji coba Road Bike diskusi hanya dengan ISSI dan Road Bike," ungkapnya.
Ia menambahkan kebijakan ini akan dirumuskan lebih matang dan mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Dikusi lanjutan akan dilakukan kembali pada Senin (14/6) dan Rabu (16/6) pekan depan. (Put/OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
PKS mengkritik keberadaan jalur sepeda di Jakarta yang dianggap belum ideal
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tidak akan mengurangi spesifikasi pada jalur sepeda.
Beberapa ruas jalan yang jalur sepedanya mengalami kerusakan di antaranya adalah di jalan Matraman, Salemba Raya, Tugu Tani, HOS Cokroaminoto, Ahmad Yani, serta DI Panjaitan.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono tak mau ambil pusing terkait laporan komunitas penggiat transportasi sepeda Bike To Work kepada Ombudsman.
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakart Heru Budi Hartono dilaporkan ke Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya oleh komunitas pesepeda Bike to Work (B2W) Indonesia.
KOMUNITAS Bike To Work (B2W) Indonesia melayangkan gugatan kepada Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Heru digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved