Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENINGKATAN kasus covid-19 di tingkat mikro atau RT mulai marak teridentifikasi usai Lebaran di Jakarta. Hal ini ditunjukkan melalui terpaparnya 104 warga di RT03/RW03 Kelurahan Cilangkap serta 13 warga di Kelurahan Srengseng Sawah.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, sejak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro ditetapkan oleh pemerintah pusat mulai 11 Januari lalu, pengawasan protokol kesehatan di tingkat mikro telah dipertajam. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta pun telah bergerak cepat dengan membentuk Satgas Penanganan Covid-19 tingkat RT sebelum adanya PPKM Mikro.
Baca juga : Trans-Jakarta Aktifkan Rute Feeder Bekasi Tarif Rp20 Ribu
"Kita ada Satgas di tingkat RT. Di PPKM Mikro ini kita fokusnya di tingkat RT dan RW. Kenapa di tingkat RT dan RW, jadi kita lebih mudah melakukan pengawasan. Jadi warga-warga testing tracing lebih mudah dan lebih cepat," kata Arifin dalam diskusi virtual, Rabu (26/5).
Sementara itu, di masa arus mudik dan arus balik, Satgas Penanganan Covid-19 tingkat RT ini pula yang terjun langsung mengedukasi warga untuk tidak mudik serta melakukan pendataan terhadap warga yang melakukan arus balik.
Warga yang melakukan arus balik dan lolos dari pemeriksaan covid-19 di perbatasan maupun di tempat-tempat transit transportasi umum akan didatangi rumahnya dan didata. Kemudian, warga yang bersangkutan harus melakukan tes cepat antigen untuk memastikan bebas dari covid-19.
"Kalau reaktif langsung ditindaklanjuti dengan tes swab PCR. Kalau positif ditindaklanjuti dengan karantina. Ini upaya kita membentengi warga yang tidak pulang kampung tertular dari yang pulang kampung," ujarnya. (OL-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
PEMERINTAH kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), meski kondisi Covid-19 selama seminggu terakhir mengalami tren penurunan.
Program ini merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
PEMPROV DKI Jakarta menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 selama 7 (tujuh) hari, mulai 8 hingga 14 Maret 2022.
KABUPATEN Cianjur, Jawa Barat, memperkuat kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro
PEMERINTAH Kota Malang, Jawa Timur, memperkuat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu dilakuikan setelah temuan pasien omikron pertama di Kabupaten Malang.
Jumlah kabupaten dan kota yang menerapkan PPKM level 1 meningkat dari 227 menjadi 238 kabupaten
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved