Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI A DPRD Provinsi DKI Jakarta terus mengingatkan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) agar terus mengevaluasi kualitas penanganan kebakaran di DKI Jakarta.
Ketua Komisi A DPRD DKI Mujiyono mengatakan penanganan kebakaran yang selama ini dilakukan Dinas Gulkarmat masih lamban. Sehingga perlu ada kajian pemetaan yang lebih terukur terhadap lokasi-lokasi permukiman padat penduduk yang berpotensi mengalami kebakaran sesuai hasil evaluasi.
“Sekali lagi kaitannya dengan kejadian-kejadian kebakaran yang memakan banyak korban, yang belum lama terjadi di Matraman. Tentunya apapun ceritanya perlu penanganan Pemprov DKI Jakarta dan DPRD juga memberikan masukan supaya kejadian-kejadian itu tidak terulang lagi, karena yang dikorbankan adalah nyawa manusia apapun alasan teknis yang terjadi,” ujar Mujiyono.
Bahkan, menurut Mujiyono, Dinas Gulkarmat DKI tidak boleh hanya mengandalkan aspek manajemen waktu respon cepat (quick time response). Seharusnya, juga menerapkan kajian-kajian rekomendasi yang sebelumnya telah dikompilasi Komisi A agar peristiwa kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk tak kembali terulang.
“Tidak sekedar (quick time response) itu saja, saya sudah pernah memberikan kajian-kajian itu kepada mereka soal penanganan permukiman kumuh maupun penanganan penanggulangan kebakaran di permukiman kumuh. Sudah lama saya berikan, dan itu harusnya dipelajari dan diterapkan di berikutnya masukan-masukan kami di Komisi A banyak yang rasional dan ilmiah,” terangnya.
Baca juga: Wagub DKI Kunjungi Pengungsi Kebakaran Taman Sari
Sedangkan, Anggota Komisi A DPRD DKI August Hamonangan menyarankan Dinas Gulkarmat DKI terus mengoptimalkan penanganan terhadap mitigasi kebakaran sejak dini. Salah satunya, seperti pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang wajib tersedia di titik-titik lokasi permukiman padat penduduk secara merata.
“Saya kira APAR di lingkungan padat penduduk juga harus ada dan harus juga berfungsi baik dalam kondisi normal ataupun ketika peristiwa kebakaran itu terjadi. Karena peristiwa kebakaran bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, ya setidaknya sebelum para petugas datang ke lapangan, sudah ada upaya masyarakat sekitar lokasi kebakaran untuk bertindak,” ungkap August.
Sementara itu, Kepala Dinas Gulkarmat DKI Satriadi Gunawan menyebut di sepanjang tahun 2020-2021 telah terjadi penurunan frekuensi kebakaran sebesar 31%. Menurutnya, penurunan frekuensi kebakaran terjadi lantaran gencarnya sosialisasi penanggulangan kebakaran melalui pengeras suara di fasilitas masyarakat seperti surau atau masjid.
“Hampir 2.300 titik sudah kita lakukan sosialisasi melalui pengeras suara, meningkatkan kewaspadaan masyarakat ya. Kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran meningkat, karena di tengah pandemi kita nggak bisa kumpulin orang melakukan sosialisasi. Kita punya inovasi menggunakan pengeras suara, di masjid-masjid. Memang agak tradisional, tapi itu justru dampaknya menurun kebakaran 31% itu,” ucapnya.
Ia merinci, penurunan frekuensi kebakaran pada periode Januari-Maret tiga tahun terakhir. Kebakaran pada Januari-Maret 2019 sebanyak 414 kasus, sedangkan jumlah kebakaran pada Januari-Maret 2020 sebanyak 382 kasus. Sedangkan, untuk periode Januari-Maret 2021, tercatat ada 331 kebakaran di Jakarta.
“Itu harus diapresiasi lah, itu luar biasa, dampaknya kerugiannya lebih turun, korban jiwanya lebih turun,” tukas Satriadi.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Pemerintah terus berupaya mengejar target penurunan angka kemiskinan sesuai rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024
Kebakaran terjadi di Jl Manggarai Utara II Rt10/Rw01 Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan siang ini, Kamis, (14/12).
Setelah membuka cabang di Cijantung, Jakarta Timur, kali ini Rojo Sambel membuka dua cabang di kawasan permukiman padat yakni Condet, Jakarta Timur, dan Palmerah, Jakarta Barat.
Di awali 2016, kini RW 6 Kebon Melati, Tanah Abang, bukan saja hijau tapi juga hampir zero waste.
Terjadi 1.277 kejadian kebakaran di Jakarta sejak Januari hingga Agustus 2023 atau 5 kebakaran di Jakarta setiap harinya.
DINAS Gulkarmat DKI Jakarta mencatat ada 10 kelurahan dari total 267 kelurahan di Jakarta dengan jumlah kebakaran tertinggi di sepanjang tahun ini.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved