Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan telah resmi menonaktifkan Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) DKI Blessmiyanda. Menyusul pemeriksaan oleh Inspektorat DKI Jakarta terkait dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Blessmiyanda.
Blessmiyanda pun mengatakan akan melaksanakan pemeriksaan sampai tuntas. Dia enggan berkomentar banyak dan akan menunggu hasil pemeriksaan.
“Menunggu hasil pemeriksaan tuntas. Di situ kan akan terlihat apakah saya bersalah atau tidak. Kalau sekarang saya bicara kan kesannya membela diri & mendahului hasil pemeriksaan,” kata Blessmiyanda saat dihubungi, Senin (29/3).
Ia pun mengaku telah menerima pernyataan dari Anies Baswedan. Serta menghormati keputusan yang diambil oleh orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut.
“Ya kita lihat saja hasil pemeriksaan, kita hormati pernyataan resmi Pak Gubernur,” tutupnya.
Adapun penonaktifan jabatan tersebut dilakukan pada Jumat (19/3) lalu. Sehari setelah diterimanya dua pengaduan, yaitu dugaan pelecehan seksual dan dugaan perselingkuhan oleh Kepala BPBJ.
“Penonaktifan Kepala BPBJ ini kami lakukan untuk memastikan proses pemeriksaan dan penyelidikan dapat dijalankan Inspektorat Pemprov DKI Jakarta secara cepat, menyeluruh dan adil, bagi semua pihak yang terlibat,” tegas Anies dalam keterangan resmi, Senin (29/3).
Dia menegaskan tetap berpegang pada azas praduga tak bersalah. Namun, apabila dalam pemeriksaan oleh Inspektorat DKI ditemukan adanya pelanggaran, Anies tak segan memberikan sanksi berat.
“Azas praduga tak bersalah tentu tetap dijalankan. Tapi posisi kita jelas, apabila dalam pemeriksaan ditemukan benar terjadi pelanggaran, maka terlapor dan semua yang menutup-nutupi fakta selama proses pemeriksaan, akan diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku,” imbuh Anies. (Hld/OL-09)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved