Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERTEMUAN Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan guna membahas persoalan ibu kota disambut baik oleh anggota DPRD DKI Jakarta Syarif.
"Orang bilang sudah mulai mesra, ya terserah, saya sambut gembira kemesraan itu," kata Syarif di gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (12/3).
Ia mengungkapkan tiap daerah pada umumnya memiliki masalah yang membutuhkan bantuan pemerintah pusat, tak hanya di ibu kota. Pertemuan tersebut adalah langkah bagus untuk membangun sinergis antara keduanya.
"(Ibarat) lagu Iwan Fals, jangan cepat berlalu," lanjut dia.
Baca juga: Temui Luhut, Anies Minta Dukungan Pusat Atasi Masalah DKI
Politikus Gerindra tersebut mengungkapkan keduanya membahas masalah klasik Jakarta yaitu banjir dan transportasi. Terkait topik kedua, Syarif melihat adanya problem integrasi moda transportasi antara DKI Jakarta dengan daerah penyangga.
"Warga Bekasi tinggal di Jakarta, karena tak ada kendaraan ke sana, Transjakarta, dia pakai kendaraan pribadi, itu yang mau diatasi," beber dia.
Anies dan Luhut bertemu pada Rabu (10/3). Hal itu diketahui dari Instagram resmi Luhut yang mengaku berbincang dengan Anies terkait sejumlah permasalahan di DKI Jakarta. Pertemuan tersebut rangkaian program koordinasi Luhut dengan kepala daerah, khususnya di bidang infrastruktur dan transportasi.
"Pak Anies sampaikan kepada saya bahwa beliau meminta dukungan pemerintah pusat terkait tiga hal yang jadi permasalahan utama Pemprov DKI," kata Luhut dalam akun @luhut.pandjaitan dikutip Medcom.id, Jumat (12/3).(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Kabar duka datang dari ekonom Rizal Ramli yang dikabarkan meninggal dunia.Kabar duka itu, disampaikan keluarga Rizal dalam pesan di WhatsApp Selasa (2/1) malam.
Presiden Joko Widodo menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai ad interim menggantikan sementara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (LBP)
Tiga pihak menyampaikan komitmen kerja sama dalam pengembangan sektor ekonomi biru di Indonesia dan negara AIS lainnya, yakni Lazada Indonesia, Indonesia AID, dan startup Azura Indonesia.
Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap alih kelola Blok Masela kini telah masuk tahap finalisasi. Nantinya, konsorsium PT Pertamina dan Petronas akan menggantikan Shell.
Momentum ini sekaligus akan menjadi kado HUT ke-78 RI nanti.
Pemkot Bandung sempat berencana membangun PLTSa di kawasan Gedebage setelah bencana longsor di TPA Leuwigajah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved