Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komisi B DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mendengar keluhan masih adanya warga Jakarta yang belum dapat dana Bantuan Sosial Tunai (BST). Padahal penyaluran untuk bulan Januari sudah selesai dan kini memasuki bulan Februari.
Namun, menurutnya, prosentase warga yang belum mendapatkan BST ini terhitung kecil jumlahnya.
"Alhamdulillah walau masih ada laporan dr RT dan RW ada warganya yang belum dapat, tapi prosentasenya kecil. Belum terukur jumlahnya, tapi masih ada yang belum dapat," kata Abdul kepada Media Indonesia, Selasa (2/2).
Selain itu, Abdul juga mendengar keluhan dari warga terkait pengambilan dana bantuan tunai. Pasalnya, ada warga pada wilayah tertentu harus mengambil bansos tunai di wilayah lain yang jaraknya jauh. Padahal seharusnya penyaluran BST ini diselenggarakan di bangunan sekolah terdekat dari penerima.
Misalnya, ada warga Kebon Jeruk yang harus mengambil bansos di Kalideres. Sehingga membutuhkan ongkos atau biaya transportasi untuk mengambilnya.
"Ada pembagian yang jauh tempatnya dari domisili warga sehingga perlu ongkos yang besar untuk ambil bansos. Contohnya, warga Kebon Jeruk ambilnya di Kalideres," ungkapnya.
Baca juga: Distribusi BST di Jakarta Pusat Capai 60%
Sekjen SPRI Dika Moehamad juga mendapatkan laporan yang sama. Tepatnya di wilayah administasi Jakarta Timur, lokasi pengambilan bansos jauh dari rumah warga.
"Di Jakarta Timur, penerima manfaat mengeluhkan lokasi pendistribusian kartu yang jauh dari tempat tinggalnya. Akibatnya harus keluar ongkos," ujar Dika.
Dika menyarankan lokasi pengambilan harus dekat dengan rumah warga. Untuk memudahkan warga dalam mengambil haknya tersebut. Selain itu, keterbukaan informasi terkait jadwal penyaluran dan lokasi juga perlu diketahui oleh penerima.
"Tempat/lokasi penyaluran harus dekat dengan tempat tinggal penerima. Jadwal penyaluran dan lokasi juga harus diketahui oleh Penerima BST," pungkasnya.(OL-5)
PEMERINTAH terus mendorong percepatan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, serta transparansi.
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.
DTSEN terbaru akan menjadi dasar utama dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) reguler.
Cek status bansos PKH, BPNT, dan PIP April-Juni 2026. Cari tahu cara mendaftar, syarat, serta jadwal pencairan bantuan sosial di sini!
Bapanas mencatat realisasi penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng per 25 Maret telah menyentuh hingga 382.529 penerima di 24 provinsi.
Anggota Komisi VIII DPR Selly Gantina desak Kemensos satukan proses verifikasi dan penyaluran bansos untuk cegah percaloan dan dana mengendap di bank.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved