Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
WAKIL Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan intensitas hujan di Jakarta semakin tinggi. Hal ini pun berpotensi menyebabkan terjadinya banjir di ibu kota. Untuk itu, pihaknya masih akan mengupayakan perbaikan pekerjaan rutin untuk mencegah banjir ini.
Beberapa program yang akan diteruskan yakni pengerukan sungai/waduk/situ/embung, membuat drainase vertikal, sumur resapan, pompa ar, hingga membuat folder.
“Ya persiapan banjir di DKI seperti kita tahu di hari-hari ke depan semakin meningkat intensitasnya maka potensi banjir juga semakin meningkat. Program-program terus kita lanjutkan seperti pengerukan sungai/waduk/situ/embung, kemudian kita juga membuat drainase vertikal, sumur resapan, pompa air kita perbaiki kita buat folder dan lain sebagainya,” kata Ariza, sapaan karib Wagub DKI.
Baca juga: Banjir Bandang di Cisarua, Bendung Katulampa Terpantau Aman
Pihaknya juga meminta seluruh Jakarta untuk ikut berkontribusi dalam mencegah banjir di Jakarta. Seperti dengan tidak membuang sampah sembarangan. Sehingga warga harus memastikan selokan di sekitar rumah harus bersih.
“Jadi sekali lagi intensitas hujan semakin tinggi tahun demi tahun. Berapa pun besarnya program yang kami anggarkan tidak kurang dari Rp5 triliun, 2021-2022 terkait penanganan banjir tapi semuanya berpulang pada kita semua warga Jakarta,” pungkasnya.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
SETIAP 27 Juli, masyarakat memperingati Hari Sungai Nasional sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya pelestarian sungai (air) sumber kehidupan kota dan kita.
Sebanyak 9 sungai saat ini sudah dinormalisasi dan 7 lainnya menyusul
PEMPROV DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 miliar pada tahun ini untuk pembebasan lahan khusus bagi program normalisasi Kali Ciliwung.
Puluhan masyarakat kerja bakti membersihkan Kali Pulo sebagai bagian dari program BRI Jaga Sungai, Jaga Kehidupan.
BIDANG Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kota Depok, Jawa Barat, melakukan berbagai strategi untuk mengatasi masalah banjir di Kota Depok.
Pembebasan lahan untuk normalisasi di Rawajati ditargetkan selesai akhir tahun ini. Nantinya, ada area sepanjang 500 meter di sisi kanan dan kiri yang jadi sasaran normalisasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved