Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
BADAN Pengawas Pemilu Kota Depok menelusuri laporan dugaan praktik politik uang yang terjadi di Pilkada Depok. Ketua Bawaslu Depok Luli Barlini mengatakan pihaknya masih melakukan proses penelusuran dan pendalaman dengan terjun ke lapangan terkait dengan laporan itu. "Jadi, sampai hari ini masih kami telusuri," kata Luli, kemarin.
Jika berdasarkan hasil pendalaman di lapangan ternyata memenuhi unsur tindak pidana dugaan politik uang, terang dia, maka temuan itu akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Politik uang diduga dilakukan oleh paslon nomor urut 02, Mohamad Idris-Imam Budi Hartono. Kuasa hukum paslon nomor urut 01 Pradi Supriatna-Afifah Alia, Saharwan mengatakan pihaknya memiliki saksi atas dugaan temuan tersebut. Bahkan, pengakuan penerima uang juga sudah didokumentasikan.
Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Paslon 02, Hafid Nasir, mempersilakan kasus itu dilaporkan kepada pihak penyelenggara pilkada. "Silakan sampaikan kalau memang ada bukti-bukti kecurangan," pungkasnya. (KG/J-2)
Bawaslu) menegaskan pemberi dan penerima uang selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 sama-sama terancam pidana.
Polri mencegah transaksi narkoba masuk ke ranah politik atau dikenal sebagai narkopolitik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak se-Indonesia
FENOMENA korupsi politik atau praktik korupsi yang dilakukan oleh figur politik dimulai dari proses pemilu maupun pemilihan kepala daerah (pilkada) yang kotor
PENYELENGGARAAN Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 lalu banyak dikritisi oleh lembaga pemantau pemilu. Dalam pelaksanaannya, Pemilu 2024 memiliki begitu banyak catatan
Ada kecenderungan strategi yang dipakai dalam pilkada nanti akan sama dengan strategi yang digunakan saat Pemilu dan Pilpres 2024 kemarin.
THE Economist Intelligence Unit (EIU) masih menempatkan Indonesia sebagai negara demokrasi cacat berdasarkan indeks demokrasi 2023 yang dirilis pada Februari lalu
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved