Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROVINSI DKI Jakarta akan membuat 150 ribu sumur resapan di seluruh wilayah sebagai upaya mengatasi banjir dan penguatan bahan baku air tanah. Hal tersebut dituangkan dalam Rancangan APBD 2021 yang sedang digodok antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta.
"Program ini secara prinsip sudah dimatangkan Komisi D yang membidangi masalah infrastruktur dan pembangunan dan Dinas Sumber Daya Air (SDA) sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya nanti," kata Anggota Komisi D DPRD DKI Dedi Supriadi, Selasa (1/12).
Menurut Dedi, program itu menunjukkan keseriusan Pemprov dalam mengatasi dampak banjir sekaliigus sebagai konservasi air sehingga air hujan ataupun air habis pakai tidak langsung dialirkan ke saluran yang muaranya sampai ke laut.
Baca juga: DPRD DKI Setuju Tambah Subsidi untuk Trans-Jakarta
"Jika air diserap dulu ke tanah melalui sumur resapan ini, debit air di saluran juga akan berkurang, kemudian persediaan air tanah juga terjaga," tutur anggota DPRD dari Fraksi PKS itu.
Nantinya, tambah Dedi, 150 ribu sumur resapan ini akan ditempatkan di lahan-lahan milik Pemprov DKI seperti perkantoran dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) lainnya.
"Namun, Dewan juga meminta Pemprov menanam sumur resapan ini di daerah-daerah yang sering kali mudah mengalami genangan saat hujan turun," ujar anggota DPRD dari Dapil Jakarta Selatan itu.
Sumur resapan nantinya dalam beberapa bentuk, di antaranya beton, sumur dalam, dan modular tank.
"Tentu hal tersebut mempertimbangkan banyak hal seperti kapasitas air yang ingin diserap dan medium tempat ditanamnya," pungkas Dedi. (OL-1)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Peresmian diawali dengan seremonial di Dusun Banjarharjo 1, dilanjutkan dengan ramah tamah bersama warga
WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat terhadap banjir.
PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) Ika Agustin Ningrum menepis informasi yang beredar di media sosial terkait penutupan sumur resapan.
Keberadaan sumber air bersih tersebut dirasakan langsung oleh 250 kk warga desa setempat atau 700 hingga 1.000 jiwa.
Hal itu salah satu upaya untuk mengantisipasi banjir saat musim hujan. "Banjir itu kan sifatnya rutinitas saat musim hujan.
Yuk pahami pengertian dari infiltrasi, proses, dan penyebabnya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved