Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH pusat telah mengizinkan sekolah tatap muka kembali digelar pada semester genap yang akan dimulai tahun depan. Meski demikian, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mau buru-buru mengizinkan pembelajaran dengan metode tersebut digelar.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengatakan pihaknya masih akan terus memantau perkembangan kasus covid-19 selama Desember hingga Januari. Menurutnya, keputusan pemprov tentang pembukaan sekolah tatap muka akan sangat bergantung pada perkembangan kasus di periode tersebut.
Baca juga: Sekolah Tatap Muka, Anies: Keselamatan Nomor Satu
"Belum bisa kami pastikan 2021. Hal ini sangat bergantung pada situasi kondisinya, fakta, dan data, semuanya. Nanti kita akan koordinasikan dan diskusikan dengan semua pihak. Pak Gubernur Anies Baswedan akan ambil satu kebijakan yang baik bagi semuanya," ujar Riza, Selasa (24/11).
Di sisi lain, DKI menyebut berbagai persiapan dari sisi ketentuan prasarana dan sarananya sedang dimatangkan oleh Dinas Kesehatan untuk membantu Dinas Pendidikan agar penularan covid-19 di sekolah bisa ditekan semaksimal mungkin saat pembelajaran tatap muka berlangsung.
Hal yang tidak kalah penting ialah kesiapan dari siswa itu sendiri termasuk juga izin dari para wali murid. Riza menegaskan kalau wali murid tidak mengizinkan, maka dimungkinkan anak tersebut sekalipun sekolah dibuka, dibolehkan untuk tidak mengikuti sekolah tatap muka.
Sementara itu, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Rani Mauliani menilai pembukaan sekolah perlu pertimbangan-pertimbangan yang matang. Pembukaan sekolah, sambung dia, bukanlah hal yang mudah dilakukan.
Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta melakukan kajian mendalam untuk menggelar pendidikan tatap muka di Ibu Kota. "Tidak semudah itu membuka kembali sekolah hanya memikirkan aspek psikologis tanpa mempertimbangkan aspek biologisnya juga dengan cermat," ujar Rani.
Baca juga: DPRD DKI Prediksi Ekonomi Jakarta Membaik di 2021
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengingatkan perlu pertimbangan matang dalam membuka sekolah di Jakarta. Menurutnya, ada dua hal penting jika sekolah akan menerapkan kegiatan belajar tatap muka, yaitu aspek pengawasan dan protokol kesehatan.
"Kalau mengenai belajar tatap muka harus dipertimbangkan dari dua hal. Satu dari aspek pengawasannya bagaimana itu harus jelas. Ini kan dua pihak, satu peserta didik dan gurunya. Di sisi lain, ada orangtua dan pihak Pemprov DKI melalui Dinas Pendidikan. Ini melakukan pengawasannya bagaimana," tutup Trubus. (J-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved