Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PADA Jumat (13/11), Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta mengirimkan surat penolakan penggunaan area Monas untuk pergelaran reuni 212. Acara tersebut rencananya diselenggarakan pada 2 Desember 2020 dan diusulkan oleh Persaudaraan Alumni (PA) 212.
Penolakan tersebut disampaikan melalui surat bernomor 4801/-1.853.37 tanggal 13 November 2020 yang ditujukan kepada Ketua Umum Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni 212. Menurut Kepala Unit Pengelola Kawasan Monumen Nasional, Muhammad Isa Sarnuri, kawasan Monas telah ditutup sejak 14 Maret 2020.
Itu berarti segala jenis penyelenggaraan kegiatan di area tersebut belum diperbolehkan. "Bahwa sejak 14 Maret 2020, Monumen Nasional ditutup untuk umum dan tidak ada kegiatan publik apapun yang dilangsungkan di kawasan Monumen Nasional," tulis Isa dalam Surat Jawaban untuk PA 212.
Isa melanjutkan bahwa penutupan Monas semata-mata didasarkan kepada kondisi pandemi yang masih melanda Jakarta. Dengan demikian, peniadaan kegiatan di Monas sebagai upaya Pemprov DKI untuk mencegah penularan covid-19 di masyarakat.
"Penutupan Monas dan peniadaan semua kegiatan publik apapun sebagai bagian dari usaha Pemprov DKI untuk mencegah penularan di masa wabah covid-19. Saat ini dan selama wabah itu ada di Jakarta, Monas tetap ditutup untuk kegiatan publik apapun," paparnya.
"Sesuai arahan Gubernur Jakarta masih dalam kondisi wabah dan guna mengendalikan penyebaran covid-19. Kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa dan membuat kerumunan dilarang," lanjutnya.
Berdasarkan hal tersebut, surat izin yang diajukan oleh PA 212 kepada UPT Monas ditolak atau tidak bisa dipenuhi. "Memperhatikan butir di atas, permohonan izin penggunaan Monas yang Bapak ajukan tidak bisa dipenuhi," tegas Isa. (OL-14)
KETUA DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) menyebut pihaknya membuka diri terhadap pihak yang ingin mendukung Ketua Umum Prabowo Subianto termasuk dari kelompok 212.
Dukungan kelompok 212 mengalir ke Prabowo Subianto.
SURVEI Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) membeberkan sebaran dukungan kelompok 212 di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Wasekjen DTN PA 212, Novel Bamukmin desak Panglima TNI Laksmana Yudo Margono mengambil alih komando pemberantasan KKB Papua. Ini jawaban TNI.
Reuni Aksi 212 diperkirakan akan diikuti oleh 10 ribu peserta. Kendati demikian, petugas kepolisian tidak melakukan pengamanan khusus atau penyekatan.
Kebijakan itu imbas rekayasa lalu lintas sejumlah ruas jalan sekitar Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, oleh Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi Reuni 212.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved