Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Kota Jakarta Timur bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Republik Indonesia menggelar rapat koordinasi pemenuhan kewajiban Fasos (Fasilitas Sosial) dan Fasum (Fasilitas Umum) dari para pemegang SIPPT/IPPT/IPPR (Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah) di Kantor Pemkot Jakarta Timur, Kamis (5/11).
Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar mengatakan KPK berkunjung ke Pemerintah Kota Jakarta Timur untuk menyosialisasikan aset SIPPT/IPPT/IPPR yang ada di Jakarta Timur. Ia mengatakan, ada 285 SIPPT/IPPT/IPPR yang akan ditagih kepada pemegang kewajiban untuk fasos dan fasum.
"Kita di sini bersama KPK akan memberikan sosialisasi bagi pemegang kewajiban, masih ada 285 lagi tentunya ini jadi perhatian kita bersama," ujar Anwar.
Ia berharap segala permasalahan yang menjadi kendala terkait pemenuhan fasos dan fasum yang belum lengkap administrasi dapat dipecahkan dengan melibatkan stakeholder (pemangku kepentingan) agar terselesaikan dengan cepat.
"Saya meminta kepada KPK agar menggandeng BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), Kejaksaan, Inspektorat agar aset kita terselesaikan dengan cepat dan baik,” tuturnya.
Baca juga: Fasos Fasum Diambil, Emak-emak Bertindak
Penanggung Jawab Wilayah DKI Jakarta pada Satuan Tugas Koordinasi Pencegahan Wilayah III KPK RI Hendra Teja memberikan apresiasi langkah Pemkot Jakarta Timur dalam verifikasi dan identifikasi terkait fasos dan fasum yang ada di Jakarta Timur.
"Ke depannya kita bersama-sama memecahkan masalah administrasi terkait fasos dan fasum di Jakarta Timur,” tukasnya.
Sebelumnya, Pemkot Jaktim juga telah melakukan serah terima fasos dan fasum dari PT Southem Cross Textile Industry sebagai pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
Tercatat, PT. Southem Cross Textile Industry melakukan kewajiban memberikan lahan berikut konstruksi bangunan dengan jumlah total sebesar Rp178.207.874.000. Dari jumlah itu, rincian pemberian jumlah luas lahan 27.594 meter dengan nilai Rp166.801.774.000. Kemudian, penyerahan konstruksi bangunan dengan luas 21.394 meter dengan nilai Rp11.406.100.000 yang diperuntukan sebagai bangunan dan kolam renang, jalan, dan taman yang terletak di Jalan Raya Bogor, KM 26, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas.
“Saya mengapresiasi kepada PT Southem Cross Textile Industry yang telah menyerahkan kewajibanya kepada pemerintah. Ini merupakan satu tuntutan dari pemerintah kepada para pengembang yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ungkap Anwar.
Sementara itu, Direktur PT. Southem Cross Textile Industry Erwin Husni mengungkapkan pihaknya mendukung program pemerintah, dengan menyerahkan sebagian fasos fasum sesuai aturan dan tepat waktu.
"Kami mendukung. Dengan ini, tentunya kami sudah menjalankan kewajiban menyerahkan fasos fasum. Tak hanya itu, kami pun bersedia lakukan pengamanan lahan yang telah menjadi aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” pungkasnya.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Metabolomik merupakan metode analisis komprehensif semua metabolit pada sampel yang berasal dari makhluk hidup.
Pemprov DKI Jakarta diminta menyediakan fasilitas pembakaran sampah rendah emisi sebagai pengelolaan sampah ramah lingkungan di lima wilayah kota Jakarta.
WAKIL Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian.
Bandara Ngurah Rai Bali kini semakin padat dengan arus penumpang yang terus meningkat.
MANTAN Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terbukti telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadinya.
Pemerintah menyampaikan tanggapannya terhadap kejadian meninggalnya seorang warga Sinjai, Sulawesi Selatan, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sinjai pada Kamis (4/7).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved