Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MUSIBAH banjir dan tanah longsor terjadi di Perumahan Melati Residence, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Sabtu (10/10) malam. Musibah ini diduga terjadi karena adanya kelalaian dari pihak pengembang, badan kali menyempit akibat adanya bangunan di sempadan sungai. Peristiwa ini bahkan menewaskan seorang warga.
Menurut pengamat tata kota Nirwono Joga, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan inspeksi ke seluruh badan sungai. Khususnya dilakukan oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan Dinas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan (Citata).
Hal ini dilakukan untuk mengaudit bangunan yang melakukan pelanggaran sempadan sungai. Hal itu, karena ikut mempersempit badan sungai sehingga ketika hujan deras tak mampu menampung air dan terjadi banjir.
“Dinas SDA bersama Dinas Citata melakukan inspeksi ke seluruh badan sungai untuk mengaudit bangunan yang melanggar sempadan sungai (termasuk mempersempit badan sungai),” kata Nirwono kepada Media Indonesia, Senin (12/10).
Baca juga: Kelalaian Diduga Penyebab Banjir di Jagakarsa
Selain itu, masyarakat juga diminta untuk melaporkan bangunan-bangunan yang melanggar tata ruang. Seperti ada bangunan yang menempel dengan sempadan sungai sehingga mempersempit badan sungai. Dampaknya, kapasitas sungai menjadi berkurang. Hal ini harus segera dibongkar atau ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta.
“Masyarakat juga dapat melaporkan bangunan-bangunan yang melanggar tata ruang atau menempel sempadan sungai (mempersempit badan sungai) sehingga kapasitas sungai berkurang untuk dibongkar/ditertibkan o/leh Pemprov DKI,” tegasnya.(OL-5)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved