Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta gelar seleksi jabatan sekretaris daerah (Sekda) secara terbuka tingkat nasional yang dimulai awal Oktober.
Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan Sekda DKI yang sebelumnya dijabat Sekda DKI Saefullah. Namun Saefullah berpulang pada 16 September lalu akibat covid-19. Ia kemudian digantikan sementara oleh Asisten Bidang Keuangan dan Perekonomian Sri Haryati sebagai Plt.
Lelang jabatan sekda tersebut mengacu pada UU ASN Tahun 2014 dan Permenpan Tahun 2014, serta PP Nomor 11 Tahun 2014 tentang Manajemen PNS, serta mengusulkan rekomendasi untuk seleksi terbuka ke KASN tentang seleksi terbuka jabatan Sekretaris Daerah.
Menurut Kepala Badan Kepegawaian Provinsi DKI Jakarta Chaidir, sesuai ketentuan yang berlaku, seleksi jabatan Sekretaris Daerah setingkat jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon 1) dibuka secara Nasional.
Adapun tahapan seleksi terbuka untuk jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dalam hal ini Sekretaris Daerah, sebagai berikut:
1. Pengumuman sekaligus pendaftaran seleksi terbuka: 1 – 15 Oktober 2020.
2. Seleksi administrasi: 2 – 17 Oktober 2020.
3. Pengumuman hasil seleksi administrasi: 20 Oktober 2020
4. Tes tertulis dan penulisan makalah: 22 – 23 Oktober 2020
5. Pengumuman hasil tes tulis: 27 Oktober 2020
6. Assessment kompetensi: 2 – 10 November 2020
7. Tes kesehatan: 5 – 6 November 2020
8. Pengumuman hasil kompetensi dan kesehatan: 13 November 2020
9. Wawancara: 16 – 20 November 2020
10. Pengumuman akhir: 23 November 2020. (OL-2)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
ICW menilai wacana penambahan jumlah menteri itu tidak lain demi kepentingan bagi-bagi jabatan.
Penyelenggaraan job fair penting sebagai upaya mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja dengan harapan dapat menurunkan angka pengangguran.
PELAKSANA tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Prof Widodo Ekatjahajana mundur dari bursa kursi Dirjen Imigrasi
KEMENTERIAN Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengumumkan seleksi terbuka untuk jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi.
KOMISI Yudisial (KY) membuka penerimaan calon hakim agung (CHA) Tahun 2021 untuk memenuhi permintaan Mahkamah Agung (MA) sebanyak 13 hakim agung.
BNN Komjen Heru Winarko akan purnabakti pada 1 Desember 2020 IPW memprediksi Kapolda Riau Irjen Agung Setya calon paling kuat menggantikan Heru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved