Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WALI Kota Bogor Bima Arya Sugiarto meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mematangkan terlebih dahulu soal rencana pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota
Hal itu disampaikan Bima seusai rapat dengan Anies dalam konpersi pers yang digelar di Balai Kota, Jumat (11/9).
"Kalau pertanyaannya Bodebek, mengikuti Jakarta? Nah, Jakarta sendiri masih harus dimatangkan dulu. Itu poin pertamanya,"ungkap Bima.
Poin kedua, lanjut Bima, pihaknya ingin menyelaraskan diri. Menurutnya Kota Bogor membutuhkan update hasil koordinasi dari kementerian terkait, Gubernur Jakarta dan Gubernur Jabar.
Di dua kesempatan itu, Bima juga meminta Anies untuk memperjelas kebijakan PSBB total terhadap wilayah penyangga, khususnya Kota Bogor.
"Bagaimana kebijakan Jakarta tentang izin keluar masuk. Ini harus clear. Kemarin saya bilang ke pak gubernur, tapi katanya belum sampai ke sana," ujarnya.
Bima menjelaskan plus minus jika Jakarta menerapkan PSBB total terhadap Kota Bogor.
Menurutnya, jika Jakarta PSBB total akan banyak warga Bogor yang biasa kerja di Ibu Kota melakukan WFH (work from home). Dengan begitu, lanjutnya, kemungkinan terpaparnya jadi kecil.
"Itu plusnya, sehingga tidak membawa virus dari luar,"katanya.
Namun lanjutnya, yang harus diantisipasi adalah lonjakan wisatwan warga Jakarta yang mungkin akan ke Bogor.
"Nah ini tentu harus kita antisipasi. Jadi artinya, urusan kita dengan Jakarta, bukan hanya orang yang kerja saja. Tapi ada orang-orang lain yang mempunyai keluarga dan sebagainya. Ini bagaimana, kan harus jelas bagi warga kita yang punya aktifitas di Jakarta,"jelasnya.
Ia menegaskan, jika Gubernur Anies tetap berkukuh akan menerapkan PSBB total, maka, pihaknya akan mengeluarkan kebijakan khusus terkait protokol kesehatannya.
"Begitu Jakarta PSBB total, kita akan perketat protokol kesehatan. Arus masuk tidak mudah untuk dicegah, tapi protokol kesehatan sangat mungkin untuk ditegakkan. Artinya, kalau warga Jakarta ingin buat cafe penuh dan kemudian tidak mengikuti protokol kesehatan, ya engga usah masuk ke situ. Kira- kira begitu," pungkasnya. (OL-8)
Aturan PSBB akan diperketat di Jakarta mulai 14 September 2020.
SURAT izin keluar-masuk (SIKM) merupakan filter yang bisa menutup celah penularan covid-19 secara langsung.
Yang terbaik, kita dapat terus memperlambat penyebarannya, melindungi individu yang rentan, dan melakukan protokol kesehatan dengan disiplin, baik, dan benar.
Pengendalian transportasi yang dilakukan tetap mengacu pada Permenhub 41/2020 dan aturan turunannya.
Keputusan Pemprov DKI Jakarta mengacu pada lonjakan kasus covid-19 selama September yang mencapai 49%. Angka kematian akibat covid-19 juga naik hingga 14% dalam 12 hari terakhir.
“Oh, nggak kalau SIKM. Kalau mobilitas keluar dan lain-lain tidak. Tapi lebih pada interaksi di Jakarta,” kata Anies
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved