Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Satgas Penanganan Covid-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI mengevaluasi kebijakan ganjil genap. Sebab, dari data RS Wisma Atlet ada peningkatan pasien covid-19 dari sisi yang menggunakan angkutan umum. Ia pun menduga terjadi peningkatan penularan di angkutan umum karena jumlah penumpang yang meningkat seiring diberlakukannya ganjil genap.
Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik pun mendorong Pemprov DKI mengevaluasi kembali kebijakan itu. “Kalau memang benar menyebabkan bertambah orang terpapar bisa jadi boleh (ditiadakan kebijakannya), kalau nggak terbukti ya nggak apa (tetap diterapkan)” katanya di Jakarta, kemarin.
Pihaknya pun sebetulnya menyetujui jika untuk sementara waktu kebijakan ini ditiadakan terlebih dahulu. Taufik menyarankan Pemprov DKI untuk menambah armada angkutan umum sehingga bisa dipastikan setiap armada hanya memenuhi persentase 50% dari total kapasitas dan tidak menyebabkan kerumunan.
Begitupun dengan KRL, sambungnya, perlu ada penambahan gerbong kereta.
Agar kapasitas bisa sesuai protokol kesehatan dan menghindari adanya kerumunan atau antrean.
Wagub DKI Ahmad Riza Patria, atau yang akrab disapa Ariza, mengatakan akan mengevaluasi kebijakan itu. “Kita akan cek dan evaluasi. Prinsipnya semua kebijakan yang diambil selalu kita diskusikan. Juga akan kita perhatikan saran dari Pak Doni,” kata Ariza.
Ia mengakui ada kenaikan jumlah penumpang angkutan umum sebesar 3,5%. Namun, penyebab naiknya angka penumpang angkutan umum selama masa PSBB transisi ini bisa disebabkan berbagai faktor dan bukan hanya disebabkan oleh ganjil genap.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo menegaskan pihaknya tetap menetapkan batas maksimal kapasitas angkutan umum yang beroperasi di Ibu Kota sebesar 50% meskipun Kementerian Perhubungan sudah mengizinkan kapasitas maksimal angkutan umum meningkat menjadi 70%.
Ia mengedepankan pembatasan kapasitas maksimal sebesar 50% agar bisa maksimal meminimalisir penularan covid-19. Harapannya dengan protokol kesehatan yang terus dijaga di manapun termasuk angkutan umum, penularan covid-19 bisa terus berkurang.
“Kita tetap mengedepankan prinsip-prinisp protokol kesehatan sehingga kita akan mampu keluar dari pandemi,” jelasnya. (Put/Hld/J-1)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Sebuah studi menunjukan selama pandemi Covid-19 terjadi peningkatan rawat unap untuk remaja berusia 12 hingga 17 tahun karena gangguan makan.
Dari pemilihan Donald Trump hingga Pandemi global Covid-19, berikut adalah beberapa prediksi kartun The Simpson yang sudah lama tayang dan jadi ada di dunia nyata.
TINGGINYA nilai jatuh tempo utang di 2025 disebabkan dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk memenuhi kebutuhan yang menggelembung saat Indonesia dilanda pandemi covid-19
SAYA mengikuti Global Health Security Conference (Konferensi Ketahanan Kesehatan Global) di Sydney, Australia, 18 sampai 21 Juni 2024
Jika terjadi pandemi terjadi atau wabah besar di suatu negara maka pemerintah negara tersebut harus menyerahkan patogen yang menjadi penyebab pandemi ke WHO.
Di samping PABS hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pendanaan dan transfer teknologi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved