Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menjamin pihaknya tidak akan begitu saja mengizinkan PKL di trotoar. Hari menyebut banyak syarat yang harus dipenuhi oleh para PKL sebelum disetujui menempati ruang bagi pejalan kaki tersebut.
"Yang jelas nanti beda-beda penjualnya dan tidak permanen. Lalu ada standar kebersihan yang harus dijalani. Juga ada standar bagaimana menjual dan membuat produknya, membuang limbahnya. Sehingga kebersihan dan kenyamanan trotoar tetap terjaga," kata Hari saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (2/9/2020).
Baca juga: Pelebaran Trotoar untuk Akomodasi PKL
PKL yang ditempatkan di lokasi trotoar nantinya akan mendapatkan sederet pelatihan dan harus disertifikasi. Sehingga, tidak sembarang PKL yang bisa berjualan di trotoar.
"Harus disaring dan nanti disertifikasi. Jadi tidak sembarangan karena harus betul-betul menjaga kenyamanan agar ruang bagi pejalan kaki tidak terganggu," tegasnya.
Di sisi lain, keberadaan PKL nantinya dipastikan bukan menjadi penghalang bagi pejalan kaki melainkan sarana pelengkap.
Baca juga: Pelebaran Trotoar untuk Akomodasi PKL
Sebab, seperti di luar negeri, banyak trotoar yang juga terdapat segelintir kios PKL di atasnya untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung.
"Misalnya kan ada kios yang khusus memberikan informasi mengenai kota Jakarta, wisatanya, dan lain-lain juga sembari menjual minuman dan makanan ringan atau suvenir dan menyediakan pamflet informasi. Ini kan sudah banyak yang seperti ini," tegas Hari. (Put/A-3)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved