Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENASEHAT Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mendukung rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menempatkan PKL atau UMKM di trotoar.
Rencana yang gagal dilaksanakan pada 2019 lalu ini menurut Zita bisa dilakukan asalkan ruang bagi pejalan kaki tidak terganggu.
Baca juga: Dinas Bina Marga Pastikan tak Semua Trotoar Bisa Ditempati PKL
"Asal tidak mengganggu pejalan kaki atau pengguna lainnya. Karena kalau sudah pasang PKL di situ, pasti akan sempit, banyak yang berhenti untuk belanja, makan dan lain-lain," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (1/9).
Dari rapat yang dilakukan antara Komisi D DPRD DKI dan Dinas Bina Marga, Zita menyebut Pemprov DKI akan melakukan kebijakan ini dengan hati-hati. Trotoar yang boleh ditempati oleh PKL pun nantinya memiliki kriteria tertentu.
"Dari Dinas Bina Marga sudah konfirmasi kalau akan gunakan trotoar yang lebarnya lebih dari 5 meter, jadi tidak semua bisa digunakan," imbuh Zita.
Baca juga: Trotoar Multifungsi Dinilai Jadi Solusi untuk PKL
Ia juga mengingatkan agar UMKM yang terpilih nantinya diseleksi dengan ketat. Aktivitas produksi hingga jual beli harus distandardisasi agar tidak menimbulkan kekumuhan dan trotoar tetap bersih dan nyaman untuk dilalui pejalan kaki.
"Waktu, dan SOP untuk PKL harus ditentukan dan seleksi ketat. Bila perlu gunakan kompor listrik saja semuanya, jadi tidak ada bakar-bakar, lebih ramah lingkungan," pungkasnya. (Put/A-3)
PKL yang mendapatkan kartu kuning akan dibawa ke pengadilan (tipiring). Tipiring dilakukan guna memberikan soft terapi pada pedagang.
Pemda setempat juga menyediakan masjid, toilet, parkir gratis, serta wahana bermain anak di lahan seluas 576 meter persegi itu.
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo mendorong pemerintah provinsi untuk menggunakan pendekatan humanis saat Satpol PP menertibkan PKL.
Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja membongkar ratusan bangunan liar berupa lapak-lapak liar di sepanjang Jalur Puncak, Senin (24/6) siang.
Apabila ada yang tetap membandel masuk ke kawasan tersebut petugas akan segera melakukan penertiban.
Taman Jati Pinggir di Tanah Abang, Jakarta Pusat, kondisinya memprihatinkan. Fasilitas taman rusak dan beralih fungsi menjadi lapak pedagang, dan penampungan barang bekas.
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved