Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia wilayah Jakarta, Didi Leindert menyampaikan keluhan perihal pembatasan perpanjangan SIM D bagi penyandang disabilitas tuli.
Menurutnya dengan adanya pembatasan perpanjangan SIM tersebut merugikan kaum tuna rungu di Ibu Kota.
"Saat ini tidak bisa lagi perpanjangan SIM D karena aturan DKI. Apakah teman-teman tuli sudah banyak pelanggarannya?" kata Didi dalam webinar Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Jakarta, Rabu (26/8).
Didi menyampaikan di provinsi lain tidak ada masalah soal perpanjangan SIM D yang diperuntukkan bagi kaum tuna rungu. Ia meminta Pemerintah Provinsi DKI untuk mempertimbangkan kembali pembatasan perpanjangan SIM D tersebut.
Baca juga: Dishub DKI Bakal Mempermudah Tombol Penyeberangan bagi Difabel
Selain soal SIM D, penyandang disabilitas juga mengeluhkan terkait trotoar yang perlu ditinggikan. Bahkan mereka minta pihak berwenang melakukan penertiban trotoar yang digunakan untuk berjualan karena mengganggu.
Keluhan lainnya adalah soal gap antara lantai halte dan bus TransJakarta yang terlalu jauh dan pengadaan lift untuk stasiun kereta yang sudah ada underpass-nya.
Sementara itu, Ketua DTKJ Harris Muhamadun menyebut sudah saatnya layanan transportasi Jakarta berkeadilan.
"Transportasi Jakarta selain harus lebih maju dan modern, tapi juga berkeadilan dan mampu melayani kebutuhan kalangan disabilitas jauh dari ekspektasi mereka," kata Harris. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Operasi Patuh Jaya dimulai hari ini, Senin (15/7). Para pengendara baik roda dua maupun roda empat diminta tak lupa membawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK saat berkendara.
Aksi pungutan liar (pungli) yang diduga dilakukan anggota Patroli Jalan Raya (PJR) terhadap pengendara mobil pick up terjadi di ruas Jalan Tol Halim
Uji coba aturan baru ini dilakukan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dengan adanya SIM C1, pengendara sepeda motor akan lebih terkualifikasi sesuai dengan kapasitas mesin kendaraan yang mereka gunakan.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri merencanakan perubahan besar dengan mengganti nomor surat izin mengemudi (SIM) menjadi nomor induk kependudukan (NIK)
Gerai SIM Keliling ini hanya melayani perpanjangan SIM A dan SIM C yang masih berlaku
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved