Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Pakar Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu mengetatkan kembali aktivitas dengan mengeluarkan kebijakan rem darurat atau kembali ke PSBB untuk menekan penularan covid-19.
Besok (27/8) merupakan hari terakhir perpanjangan masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Namun, persentase positivity rate covid-19 di Jakarta selama sepekan terakhir mencapai 10% dan kasus positif covid-19 meningkat terus. Bahkan per (25/8) kasus covid-19 menembus hampir 35 ribu.
"Saya berharap DKI Jakarta ke depan ada periode khusus untuk kembali mengetatkan PSBB untuk menghambat laju penularan covid-19," kata Hermawan, Rabu (26/8).
Menurut Hermawan, pembukaan aktivitas kembali sejak 5 Juni lalu oleh DKI dalam masa PSBB transisi, dianggap tidak efektif menekan penularan covid-19. Seperti diketahui, perkantoran di Ibu Kota sejak 8 Juni sudah dibuka. Setelah itu muncul klaster covid-19 baru di perkantoran.
Baca juga: Pimpinan DPRD Minta Anies Berani Lockdown DKI
Hermawan menyebut kebijakan perpanjangan PSBB masa transisi ini memang untuk meningkatkan pergerakan ekonomi di Jakarta. Sejak April hingga awal Juni, kegiatan di Jakarta ditutup hingga membuat perekonomian hampir lumpuh di hampir semua sektor kerja.
Namun, seiring dengan pembukaan aktivitas, kasus positif covid-19 terus bertambah. Rata-ratanya 600 kasus.
"Seharusnya pemerintah DKI pada waktu yang tepat sembari mempersiapkan daya tahan ekonomi harus siap dengan pengetatan PSBB secara optimal," pungkas Hermawan. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Bawaslu antisipasi terjadinya kecurangan Pilkada DKI Jakarta
NasDem bebaskan Anies Baswedan pilih wakil di Pilkada DKI
Cawagub Anies Baswedan disarankan bukan kader NasDem, PKB, dan PKS
Koalisi Indonesia Maju (KIM) menegaskan tak khawatir untuk melawan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Pilgub DKI 2024.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengapresiasi langkah yang diambil NasDem dengan mengusung Anies di Pilgub DKI.
Ketua DPP PKB Luluk Nur Hamidah menyebut PKB menyambut baik dukungan yang dilakukan oleh NasDem.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved