Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DKI Jakarta Gembong Warsono mendukung wacana Gubernur Anies Baswedan untuk memberlakukan denda progresif. Sanksi itu bakal ditujukan bagi pelanggar protokol kesehatan yang berulang kali.
"Kalau untuk penekanan penyebaran covid-19, PDIP pasti setuju dengan kebijakan itu," kata Gembong, Rabu (12/8).
Menurutnya, dengan adanya kebijakan tersebut bisa membuat efek jera pelanggar agar mematuhi protokol kesehatan, yakni disiplin memakai masker saat di luar rumah.
"Adanya itu (denda progresif) menuntut elemen masyarakat untuk tetap patuh dengan protokol kesehatan. Nah, DKI juga perlu mengawasi secara ketat," tukas Gembong.
Baca juga: DPRD bakal Optimalkan WFH
Namun, sejak (30/7) saat Gubernur Anies Basewedan mengumumkan Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI bakal memberlakukan denda progresif, peraturan gubernur (pergub) yang mengatur hal tersebut belum dikeluarkan sampai hari ini.
Gembong menilai, pengawasan Pemprov DKI tidak maksimal selama PSBB transisi. Akibatnya tidak berdampak pada penurunan kasus covid-19 di Ibu Kota.
"PSBB transisi mulai dari pertama hingga ketiga enggak ada peningkatan untuk turunkan kasus covid-19 yang signifikan. Kasus masih tinggi. Pengawasan pemprov masih lemah," ujar Gembong. (OL-14)
Target utama partai ini adalah mengulang kemenangan besar yang pernah diraih di Bandung
Temuan BPK soal lemahnya cadangan BBM dan LPG memicu respons DPR. Legislator PDIP mendesak pemerintah segera bertindak demi ketahanan energi nasional.
PDI Perjuangan (PDIP) resmi menetapkan Syaifudin Zuhri sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya. Penetapan ini dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan pasca wafatnya almarhum Adi Sutarwiyono.
Megawati memberikan perhatian khusus agar kesejahteraan hewan tidak menjadi korban dari sengketa manajemen.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mendorong integrasi antarmoda dan kesetaraan akses transportasi publik untuk menekan ketergantungan kendaraan pribadi.
Ia menyebut, operasi pengendalian yang dilakukan menunjukkan populasi ikan sapu-sapu sudah tidak terkendali.
Pentingnya penyediaan armada pendukung yang siaga, seperti kapal tunda (tugboat), guna mengantisipasi kemacetan lalu lintas laut secara cepat.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat memiliki peran dalam menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Nova Paloh menekankan bahwa Ramadan adalah waktu yang tepat untuk merekatkan kembali hubungan yang mungkin merenggang akibat kesibukan sehari-hari.
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth minta agar ada evaluasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI setelah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang kongsor.
Trans-Jakarta memikul tanggung jawab besar sebagai tulang punggung transportasi Ibu Kota.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved