Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MASA reses DPRD DKI Jakarta telah berlangsung sejak pekan lalu. Banyak anggota disibukkan dengan turun langsung mengadakan acara dengar aspirasi di tengah warga dan tetap melakukan protokol kesehatan.
Salah satunya adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasbiallah Ilyas. Anggota yang terpilih dari daerah pemilihan Jakarta Timur itu mengungkapkan banyak warga mengeluh minimnya pembangunan selama beberapa bulan ini.
"Banyak yang mengeluhkan pembangunan tidak ada. Karena biasanya kan ada perbaikan jalan, perbaikan saluran, trotoar maupun penerangan jalan. Tahun ini mungkin dilihat warga sangat minim berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya," kata Ilyas saat dihubungi Media Indonesia, Selasa (11/8).
Ia pun memberikan pengertian kepada warga, saat ini masih terjadi pandemi covid-19 sehingga Pemprov DKI harus mencurahkan anggaran ke penanganan penyakit tersebut serta untuk pemberian bantuan sosial (bansos) bagi warga tidak mampu yang terdampak.
Menurutnya, saat ini Pemprov DKI hanya akan melakukan kegiatan-kegiatan rutin seperti pemeliharaan dibandingkan pembangunan infrastruktur yang memakan dana besar.
Baca juga: Pesan Ridwan Saidi ke Anies: Pembangunan DKI Jakarta Terbengkalai
Ilyas pun menjanjikan kepada masyarakat, kondisi ini akan mengalami perbaikan tahun depan.
"Ya kita janjikan tahun depan bisa lebih baik. Oleh sebab itu juga kita minta supaya masyarakat mau disiplin melakukan protokol kesehatan sehingga kasus covid-19 tidak terus bertambah dan sektor-sektor usaha bisa terus dibuka," ucapnya.
Salah satu pembangunan yang diminta oleh masyarakat di Jakarta Timur antara lain perbaikan jalan, saluran, trotoar serta program pengendalian banjir yakni pembersihan saluran, normalisasi kali dan pembangunan waduk.(OL-5)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Penguatan sislognas dapat dicapai di antaranya melalui program penguatan ekosistem logistik nasional, program penguatan infrastruktur dan konektivitas.
Pelaksana Tugas (Plt) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono, melaporkan perkembangan proyek pembangunan IKN kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
PT Waskita Karya mengungkapkan pembangunan Bendungan Jlantah dan Jragung di Jawa Tengah mencapai 86,09%.
Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyebut pemerintah harus realistis dalam mencanangkan target Indonesia Maju 2045.
Menjelang usia perusahaan yang ke-33, PT Surveyor Indonesia mengukuhkan komitmen untuk mengambil peran dalam upaya menjaga pertumbuhan nasional.
The Strong Minor Project menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama Connect 2 adalah memperluas jaringan dan koneksi peserta dengan individu dan komunitas dari berbagai negara.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved