Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DPRD DKI Jakarta akan mengawasi anggaran yang bakal dikucurkan Gubernur Anies Baswedan perihal bantuan untuk siswa yang masuk ke sekolah swasta. Tak tanggung-tanggung anggaran itu mencapai Rp171 miliar.
"Wacana bantuan Rp171 M ini harus kita kawal. Jangan sampai tidak tepat sasaran. Ini baru rencana. Euforianya jangan berlebihan dulu," kata Wakil Ketua DPRD DKI Zita Anjani, Senin (20/7).
Diketahui sebanyak 85 ribu lebih siswa yang masuk ke sekolah swasta bakal ditanggung bayaran uang pangkalnya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK dan terdata sebagai penerima bansos DKI.
Baca juga: Ini Serius, Masker Cuma di Leher Sanksi Denda Menanti
"Belum ada (pembicaraan). Saya baru tahu dari media. Saya dan kawan-kawan DPRD akan kawal rencana dana Rp171 M untuk sekolah swasta itu," ujar Zita.
Menurut Zita, seharusnya Anies bisa membayarkan penuh uang sekolah siswa yang tidak mampu tersebut untuk sekolah di swasta.
"Kita punya APBD puluhan triliun. Ini masuk di APBD Perubahan. Sumber paling aman dari BTT (Bantuan Tak Terduga). Maksimalkan juga program kerja sama dengan pihak swasta untuk biayai pendidikan siswa yang terkena dampak covid-19. Kalau kita mau, pasti bisa untuk itu," tandas Zita. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Jika calon gubernur Jakarta lainnya yang muncul seperti Ketum PSI Kaesang Pangarep, itu juga dinilai punya kualitas yang bagus
Peran partai politik dalam menjaga kualitas demokrasi pada pelaksanaan Pilgub Jakarta sangat penting.
BAKAL calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diramal menghadapi lawan tangguh di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta.
PARTAI Perindo menyebut belum mengumumkan dukungan kepada mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, meskipun mengundangnya dalam acara musyawarah kerja nasional (mukernas)
PARTAI-partai politik diminta tidak menciptakan polarisasi di Jakarta lewat kontestasi Pilgub 2024 yang digelar November mendatang.
POTENSI yang dimiliki figur Anies Baswedan dinilai akan mempersempit ruang kandidasi calon gubernur (cagub) DKI Jakarta pada Pemilihan Gubernur 2024.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved