Pedagang Hewan Kurban Harus Dapat Izin Berjualan dari Pemprov DKI

KEPALA Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertania DKI Jakarta Darjamuni mengungkapkan syarat yang harus dipenuhi pedagang hewan kurban yang berjualan di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masa transisi.

Salah satunya, pedagang hewan kurban harus mengajukan perizinan pemasukan ternak melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tingkat kota.

"Dengan melampirkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dari daerah asal dan hasil uji laboratorium negatif anthraks," kata Darjamuni dalam keterangan resminya, Jakarta, Kamis (2/7).

Menurutnya, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian akan memeriksa kesehatan hewan di tempat penjualan dan penampungan hewan kurban. Hewan yang telah diperiksa kesehatannya dan dinyatakan sehat akan diberikan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

Baca juga: Peternak dan Pedagang Hewan Kurban tidak Usah Khawatir Covid-19

Masyarakat yang akan berkurban pun dianjurkan membeli hewan secara daring, dikoordinir oleh panitia kurban atau menyalurkan melalui lembaga sosial resmi dan terpercaya.

"Jika tetap ingin membeli secara langsung atau konvensional harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan covid-19," imbuhnya.

Idul Adha 2020/1441 H jatuh pada 31 Juli 2020. DKI meminta warga mengantisipasi terjadi kerumunan saat proses penyembelihan agar tidak ada klaster baru covid-19.

"Lokasi penampungan dan pemotongan hewan kurban ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota dengan memperhatikan Pergub Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa Transisi Menuju Masyarakat Aman, Sehat dan Produktif," pungkasnya.(OL-5)