Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Ikatan Pedagang Pasar Tradisional (Ikappi) menilai sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2019 tentang kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat ke pedagang pasar minim.
"Banyak pedagang belum mendapatkan informasi yang lebih detail dan utuh tentang sosialisasi soal larangan plastik sekali pakai itu," ungkap Ketua Bidang Hukum & Advokasi DPP IKAPPI Miftahudin dalam keterangan resminya, Kamis (2/7).
Oleh karena itu, Ikappi meminta jajaran Gubernur Anies Baswedan untuk melakukan langkah-langkah maksimal dalam proses edukasi dan sosialisasi. Pedagang pasar, katanya, perlu dingatkan soal pentingnya mengetahui bahaya penggunaan kantong plastik.
Baca juga: KCI Sebut Protokol Kesehatan di KRL Cukup Ketat
"Kami mendorong kepada Pemprov agar melibatkan pedagang pasar atau kelompok-kelompok pedagang pasar atau ketua-ketua blok pasar untuk ikut membantu mensosialiasikan. Itu jauh lebih efektif," jelas Miftahudin.
Menurutnya, pelibatan pedagang dalam setiap kebijakan Pemprov DKI itu menjadi kunci keberhasilan program itu dilaksanakan.
Setelah 6 bulan sebelumnya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, pelarangan penggunaan kantong belanja sekali pakai pada pusat perbelanjaan, swalayan, dan pasar rakyat di seluruh wilayah Jakarta berlaku kemarin.
“Aturan ini (Pergub nomor 142 tahun 2019) berlaku mulai 1 Juli 2020. Karena itu seluruh pertokoan baik itu toko swalayan, pasar rakyat, pusat perbelanjaan, semua berkewajiban menyediakan kantong belanja ramah lingkungan,” ucap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam konferensi pers di Balai Kota, Rabu (1/7). (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Hingga saat ini sebanyak 321 pedagang pasar di Jakarta dilaporkan terpapar covid-19. Menurut data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) jumlah tersebut tersebar di 51 pasar.
Ikappi menyebut ada penurunan omzet pedagang sekitar 60-70% di DKI Jakarta. Oleh karena itu, Anies Baswedan diminta hati-hati dalam menyiapkan langkah, khususnya pembatasan di pasar.
Ikappi menyatakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang mencabut PSBB transisi menjadi PSBB total cukup membuat pedagang terpukul.
Hingga kemarin, tercatat sudah 305 pedagang pasar di Jakarta terinfeksi covid-19.
Ikappi mengungkapkan ratusan pedagang yang dinyatakan positif covid-19 berasal dari 45 pasar. Asosiasi terus menggencarkan sosialisasi protokol kesehatan.
Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menginformasikan perkembangan pedagang yang terjangkit virus covid-19. Sampai saat ini ada 1.172 pedagang yang terpapar covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved