Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprediksikan pendapatan akan meningkat seiring berjalannya sektor-sektor ekonomi di masa PSBB Transisi. Hal itu diungkapkan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Edi Sumantri dalam rapat evaluasi bansos bersama Komisi E DPRD DKI Jakarta siang ini.
Sebelumnya diproyeksikan anggaran Pemprov DKI menurun seiring pelemahan ekonomi. Awalnya pendapatan Pemprov DKI diproyeksikan mencapai Rp87,9 triliun. Namun, akibat covid-19, proyeksi ikut diturunkan di April lalu menjadi Rp47 triliun.
"PSBB semua ramai dan bagus. Kan nanti ada penyesuaian dan finalisasinya di perubahan APBD di Agustus. Mungkin bisa saja naik, kita lihat transisi. Hotel, restoran, hiburan, kan bayar pajak di Juni. Kita lihat nanti bagus atau nggak. Maret-April praktis nol. Hotel tutup. Penerimaan rendah," kata Edi.
Baca juga: Instansi Negara yang Dikecualikan dari SIKM Bertambah
"Kita lihat di Juni ini kalau membaik, Agustus membaik, kita finalkan di perubahan berapa sesungguhnya rasionalisasi APBD kita," papar Edi.
Sebelumnya, akibat pandemi covid-19, APBD DKI menurun 53%. Untuk tetap dapat memiliki anggaran penanganan covid-19, jaringan pengaman, dan pemulihan ekonomi, Pemprov DKI sesuai arahan pemerintah pusat melakukan realokasi anggaran.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan berujar tidak ada pembangunan insfrastruktur baru hingga akhir tahun ini terkecuali untuk penanganan banjir. Seluruh anggaran pembangunan dialihkan untuk penanganan covid-19, jaring pengaman, dan pemulihan ekonomi dalam pos Belanja Tak Terduga senilai Rp5,3 triliun. (OL-14)
Pemprov DKI resmi mencabut izin usaha White Rabbit PIK karena peredaran narkoba. Polri tegaskan tidak ada ruang bagi hiburan malam yang melanggar hukum.
Pemprov DKI Jakarta cari solusi baru atasi ikan sapu-sapu. Rano Karno lirik teknologi Brasil yang mampu mengolah ikan menjadi arang bernilai ekonomi.
Pemprov DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menggunakan fasilitas parkir resmi yang telah disediakan guna mendukung kelancaran arus lalu lintas dan kenyamanan bersama di ruang publik.
Sinergi ini diharapkan mampu memastikan aliran air menuju laut tetap lancar saat debit air meningkat tajam.
Ia menyoroti video yang beredar memperlihatkan kendaraan dinas digunakan di luar konteks pekerjaan, bahkan diduga untuk keperluan keluarga di luar kota.
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved