Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengungkapkan pelonggaran bertahap bakal dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta usai masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Ibu Kota. Hal ini diwujudkan dengan dibukanya masjid di Balai Kota, Jakarta.
"Saya dapat informasi bahwa hari Jumat (5/6) itu akan dimulai salat Jumat berjemaah di Masjid Balai Kota. Artinya sudah dibuka lagi," ujar Taufik, Jakarta, Kamis (4/6).
Status PSBB di Jakarta berakhir hari ini. Namun, Gubernur Anies Baswedan baru akan mengumumkan kepastian status Ibu Kota sore nanti. Taufik menyebut ke depannya Pemprov DKI bakal masih memberlakukan pembatasan, tapi ada pelonggaran di berbagai tempat atau aktivitas.
Baca juga: Kebijakan Ganjil Genap Tunggu Kelanjutan PSBB
Meski begitu, ia meminta Pemprov DKI memberlakukan ketat protokol kesehatan covid-19 di seluruh tempat atau aktivitas warga, agar penularan covid-19 tidak meluas .
Saat dikonfirmasi perihal pelaksanaan salat Jumat yang diadakan di Masjid Balai Kota besok, pihak Pemprov DKI membenarkan hal tersebut.
"Iya benar," jawab Kepala Biro Pendidikan, Mental, dan Spiritual (Dikmental) DKI Jakarta Hendra Hidayat singkat saat dihubungi mediaindonesia.com. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Presiden Joko Widodo mengaku bingung dengan banyaknya istilah dalam penangan covid-19, seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar hingga Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.
Demi membantu UMKM untuk bangkit kembali, influencer Bernard Huang membuat gerakan yang diberi nama PSBB atau Peduli Sesama Bareng Bernard dii Kota Batam.
Kebijakan itu juga harus disertai penegakan hukum yang tidak tebang pilih, penindakan tegas kepada para penyebar hoaks, dan jaminan sosial bagi warga terdampak.
Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 20.155 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 6.934 positif dan 13.221 negatif.
Untuk menertibkan masyarakat, tidak cukup hanya dengan imbauan. Namun harus dibarengi juga dengan kebijakan yang tegas dalam membatasi kegiatan dan pergerakan masyarakat di lapangan.
Epidemiolog UI dr.Iwan Ariawan,MSPH, mengungkapkan, untuk menurunkan kasus Covid-19 di Indonesia, sebenarnya dibutuhkan PSBB seperti tahun 2020 lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved