Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo mengungkapkan pergerakan masyarakat di Jabodetabek cukup tinggi yang disebabkan oleh kegiatan yang dikecualikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Untuk pelanggaran PSBB di pintu tol pada 33 check point sudah ada 40.660 kendaraan yang puter balik," kata Syafrin saat webinar Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) bertema 'Nasib Pengusaha Angkutan Umum dan Awak Angkutan Umum Pada Masa Pandemi Covid-19', Jakarta, Selasa (19/5).
Di terminal, jumlah pelanggaranMedia Indonesia:E-Mail Koresponden MI ada 384. Jenis pelanggarannya ialah tidak memakai masker dan kelebihan kapasitas 50 persen kursi penumpang.
Syafrin menerangkan jumlah kendaraan yang dikandangkan ada 64 armada, mulai dari travel gelap, pariwisata, atau bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang mengangkut penumpang.
Baca juga: DKI akan Beri Hukuman Disiplin bagi ASN yang ke Luar Jabodetabek
"Kami masih fokus sanksi kerja sosial. Sampai 17 Mei ada 652 orang yang mendapat sanksi membersihkan fasilitas umum," ujar Syafrin.
Masalah yang didapati Dishub DKI lainnya ialah larangan roda dua yang mengangkut penumpang.
"Ada beberapa ojek pangkalan masih berusaha mendapat penumpang. Termasuk juga ojek daring yang masih berusaha, misalnya di stasiun Sudirman. Mereka masih ngetem nunggu penumpang muntahan KRL," papar Syafrin.
Menurutnya, pelanggar akan terus ditertibkan. "Sehingga tidak terjadi pelanggaran PSBB," kata Syafrin.
Soal lain yang dipaparkan Syafrin ialah pada 9 Mei, Dishub membuka operasional Terminal Pulo Gebang. "Kemudian pada 12 Mei. kami buka operasional Stasiun Gambir, di mana melayani seluruh pergerakan keluar masuk Jabodetabek dan untuk kegiatan yang dikecualikan saja saat PSBB," tukasnya.
Ternyata, imbuh Syafrin, hanya 28 bus yang berangkat terminal Pulogebang sampai 17 Mei. Penumpangnya hanya 211 orang.
Begitu juga penumpang yang naik kereta api. Yang berangkat 274 orang dan yang datang 164 orang.
"Artinya memang dengan protokol ketat, masyarakat terseleksi yang penting saja, sesuai dengan aturan PSBB," pungkas Syafrin. (OL-14)
Dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Tahun 2024-2044, Pemprov DKI mendorong agar 70% penduduk di Jakarta dapat berkegiatan disimpul transportasi massal.
Penghargaan ini diberikan atas kontribusi pembangunan sistem informasi geospasial yang terhubung dan terintegrasi untuk pertukaran data yang lebih cepat, efektif, dan efisien
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan menolak kebijakan Pemprov DKI Jakarta terkait penataan dan pembersihan tenaga honorer, terutama para guru.
Komisi E DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI segera menerapkan kebijakan sekolah gratis khususnya bagi sekolah swasta. Diharapkan, kebijakan tersebut bisa dijalankan pada tahun depan.
Hasil verifikasi gelombang I tahap dua yang sudah dilakukan dari 130 Ribu, hanya 77 ribu yang layak menerima KJP.
Pemprov Jakarta perlu merumuskan solusi untuk meminimalisasi kerugian yang dirasakan masyarakat dari kebijakan pembatasan usia kendaraan
Masyarakat yang sudah terlanjur mudik diminta tidak kembali ke Jakarta. Tujuannya agar penyebaran covid-19 di Ibu Kota tidak semakin meluas.
"Jika masih ada orang yang otaknya berpikir lockdown tidak lebih baik daripada social distancing, pasti lah orang itu terbawa arus politik."
Dia juga memborong dan memberikan tanggapan atas barang yang ia beli itu. Misalnya membeli sambel, ia akan mempromosikan sambel itu dengan sensasi nikmat yang ia rasakan.
Wali Kota Jakarta Selatan Marullah Mataliti mengungkapkan para pedagang yang meramaikan pasar Cipulis bukan pedangan yang punya kios di pasr Cipulir. Mereka adalah PKL.
Tulus menambahkan bahwa keberlangsungan dan nasib driver harus mendapatkan perhatian serius baik dari managemen aplikator, atau bahkan dari konsumennya.
Di 33 titik itu, jelas dia, polisi akan memantau penerapan pembatasan penumpang kendaraan bermotor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved